Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAWA TIMUR - Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin turut merespons adanya desakan dari masyarakat agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya menyusul kejadian bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo oleh peretas alias hacker.

Kata Wapres, terkait mundurnya seorang menteri itu merupakan kewenangan atau hak prerogatif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira urusan ganti menganti itu urusan hak prerogratif presiden," kata Ma'ruf Amin usai meresmikan Pondok Pesantren Asy-Syadzili di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (28/6/2024).

Wapres enggan menaruh fokus pada persoalan tersebut, yang paling penting saat ini dilakukan kata dia, bagaimana kondisi PDN benar-benar pulih seutuhnya.

Dengan begitu, maka nantinya penyebab utama dari kenapa PDN itu bisa diretas baru bisa terlihat.

Termasuk kata Wapres, untuk mengetahui pihak mana yang harusnya bertanggungjawab atas persoalan tersebut.

"Tetapi bahwa persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu, baru kita cari sebabnya, siapa yang harus disalahkan itu nanti," tandas dia.

Baca juga: Cuma Bisa Prediksi Serangan Ransomware, BSSN Disebut DPR Kayak Mama Lauren

Sebagai informasi, desakan untuk Budi Arie Setiadi mundur dari Menkominfo menggema di media sosial.

Bahkan, masyarakat telah mengeluarkan gerakan bertajuk "kartu merahkan Menkominfo".

Kondisi itu terjadi pasca server atau pusat data nasional (PDN) Kominfo yang meliputi berbagai kementerian dan lembaga serta instansi dihack atau diretas.

Kekinian, server untuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan layanan Keimigrasian Kemenkumham serta BPJS Ketenagakerjaan juga terkena retas.

Atas hal tersebut, Komisi I DPR RI telah memanggil Kemenkominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk rapat dengar pendapat pada Kamis (27/6/2024).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta kepada kedua lembaga tersebut untuk mencari peretas pusat data nasional (PDN).

Hasanuddin mempertanyakan sejauh mana Kominfo dan BSSN melakukan forensik digital atas peretasan itu.

"Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," kata Hasanuddin saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Polisi yang Lindas Bendera Israel Pakai Mobil Patroli di Banjarnegara Jateng Diperiksa Propam

Bahkan, kata dia, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen.

"Tapi harus ditracking. Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," ujar Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin juga meminta penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan.

"Saya pengen tahu secara clear dan apakah SDM yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT," ucapnya.

Sebab, dari 282 instansi hanya ada 44 yang dilaporkan bisa kembali pulih meksipun tidak seutuhnya.

"Karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur hanya 44 saja diprediksi akan kembali pulih dan itu mungkin hanya di bawah 100 persen," ungkap Hasanuddin.