TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut menurun sebesar 0,30 persen, dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.

"Meskipun sudah menurun. Kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Kantor BPS Jateng, Senin, 1 Juli 2024.

Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang. Jumlah itu turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.

Ditinjau dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, yaitu dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan dari 1,83 juta orang menjadi 1,82 juta orang.

Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53 persen, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07 poin persen dari 9,78 persen menjadi 9,71 persen.

Baca juga: Hasil Kerja Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Berkinerja Baik 2024

Nana menjelaskan, dalam upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial. Pun dengan instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.

"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.

Nana menyebutkan, beberapa upaya yang perlu ditingkatkan diantaranya menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terutama miskin ekstrem.

"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin ikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan menyatakan bahwa yang mengalami penurunan bukan hanya persentase angka kemiskinan, tetapi juga indeks kedalaman kemiskinan.

"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan. Di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat, Perekonomian tumbuh Perekonomian triwulan I/2024 tumbuh sebesar 4,97 persen (y-on-y), dan Penurunan Inflasi Tahun ke Tahun Inflasi pada periode Maret 2024 terhadap Maret 2023 (3,40 persen)," katanya.

Penurunan persentase penduduk miskin ini, lanjut Dadang, juga dipengaruhi dengan intervensi kemiskinan ekstrem yang selama ini digalakkan oleh pemerintah.

Dadang menjelaskan bahwa persentase kemiskinan sebesar 10,47 persen ini adalah yang terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, persentasenya masih lebih tinggi dari 10,47 persen.

"Dari catatan kami memang 10,47 persen ini memang yang paling rendah," jelasnya. (*)

Baca juga: Pemprov Jateng Ajak Pengusaha Bersatu Padu Demi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi