TRIBUNNEWS.COM - Saat ini, Pemerintah masih berupaya memulihkan layanan publik yang terdampak serangan siber ransomware melalui Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Diketahui, PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peretasan sejak Kamis, 20 Juni 2024.

Melalui akun resmi Instagramnya, Kemenkominfo menargetkan, sejumlah layanan publik yang terganggu serangan ransomware akan kembali normal pada bulan Juli 2024 ini.

Hal tersebut, menyusul permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar PDN Sementara 2 segera dipulihkan.

Pihak Kominfo pun telah melakukan sejumlah tindakan pemilihan layanan publik.

Seperti proses pemulihan layanan yang dilakukan melalui backup server dari Cold Site Batam dan diaktifkan oleh fasilitas PDN Sementara 1 dan Data Center Temporary milik penyedia.

Selanjutnya, melakukan backup data dan layanan dari instansi.

"Backup data dan layanan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan publik," tulis IG @kemenkominfo, Selaa (2/7/2024).

Kemudian, menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangan secara berlapis yang sesuai tingat klasifikasi data, mulai dari strategis, data terbatas, hingga data terbuka.

Pemerintah melalui BSSN pun akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN.

Kemudian, Kemenkominfo juga mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.

Baca juga: Komisi IX DPR Soroti Lemahnya Keamanan PDN: Data Kesehatan Terancam Disalahgunakan

Jokowi Minta Pemulihan Layanan Publik Segera

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menyatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan pemulihan layanan publik terdampak serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Menurut Hadi, Jokowi mengarahkan layanan publik kembali normal pada Juli 2024.

“Baru saja saya memimpin Rapat Tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024), dilansir situs Kemenkominfo.