TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi desakan supaya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mundur dari jabatannya.

Adapun desakan mundur itu muncul buntut adanya peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Peretasan PDNS ini, sempat menyebabkan banyak layanan publik di Indonesia lumpuh.

Menanggapi desakan supaya Budi Arie mundur, Presiden Jokowi hanya mengatakan, semua sudah dievaluasi.

"Semuanya sudah dievaluasi," ucap Jokowi setelah meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024), dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Ia juga menuturkan, insiden peretasan ini telah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut eks Wali Kota Solo itu, hal semacam ini tak boleh terjadi lagi.

Jokowi menekankan, semua data nasional harus di-back up (penyimpanan cadangan).

"Sudah kita evaluasi semuanya yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi."

"Di back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan (peretasan) ini juga terjadi di negara-negara lain bukan hanya di Indonesia saja," katanya.

Sementara itu, Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan sebagai Menkominfo.

Baca juga: Muncul Petisi Tandingan Minta Menkominfo Budi Arie Lanjut Tumpas Judi Online

"Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujar Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Desakan supaya Budi Arie Mundur

Sebelumnya, desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo pertama kali disuarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Guna mendesak Budi Arie mundur, Safenet menggalang petisi melalui situs change.org.

Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, menyebut petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas peretasan tersebut.

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” ucap Nenden, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Nenden lantas mengungkit posisi Menkominfo beberapa periode terakhir.

Menurutnya, jabatan Menkominfo belakangan ini diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

Padahal, ujar Nenden, Menkominfo seharusnya diisi figur yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.

"Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Nenden turut memberikan pesan kepada Presiden Jokowi agar tidak menjadikan jabatan Menkominfo sebagai hadiah atau giveaway bagi parpol pengusungnya.

Ia meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten di bidang ini.

“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, berharap Presiden Jokowi bisa meminta maaf ke publik imbas diretasnya PDN dan Budi Arie Setiadi diberhentikan dari jabatannya.

"Ini skandal yang sangat memalukan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah," kata Isnur kepada Tribunnews.com di kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Ia berpendapat, sudah seharusnya Presiden Jokowi memecat Menkominfo dan Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai informasi, PDN yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN mengalami peretasan sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

"Bagaimana ketahanan dan keamanan warga negara jadi pertaruhan karena diisi oleh para pejabat yang tidak kompeten," sambungnya.

Oleh karena itu, Isnur mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya juga meminta maaf.

"Ini berbahaya sekali kalau data kita tercecer di mana-mana dijualbelikan. Ini pertarungan sebetulnya, situasi yang kritis dalam keadaan data negara ini."

"Oleh karena itu kita tidak bisa mempercayakan kepada orang yang tidak menguasai," tegasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rahmat)