TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi desakan supaya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mundur dari jabatannya.

Adapun desakan mundur itu muncul buntut adanya peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Peretasan PDNS ini, sempat menyebabkan banyak layanan publik di Indonesia lumpuh.

Menanggapi desakan supaya Budi Arie mundur, Presiden Jokowi hanya mengatakan, semua sudah dievaluasi.

"Semuanya sudah dievaluasi," ucap Jokowi setelah meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024), dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Ia juga menuturkan, insiden peretasan ini telah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut eks Wali Kota Solo itu, hal semacam ini tak boleh terjadi lagi.

Jokowi menekankan, semua data nasional harus di-back up (penyimpanan cadangan).

"Sudah kita evaluasi semuanya yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi."

"Di back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan (peretasan) ini juga terjadi di negara-negara lain bukan hanya di Indonesia saja," katanya.

Sementara itu, Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan sebagai Menkominfo.

Baca juga: Muncul Petisi Tandingan Minta Menkominfo Budi Arie Lanjut Tumpas Judi Online

"Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujar Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Desakan supaya Budi Arie Mundur

Sebelumnya, desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo pertama kali disuarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Guna mendesak Budi Arie mundur, Safenet menggalang petisi melalui situs change.org.