TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PAN Eddy Soeparno menolak wacana pembayaran uang kuliah mahasiswa menggunakan Pinjaman Online (Pinjol).

Menurut Eddy, alih-alih menolong, Pinjol justru memberatkan bagi mahasiswa

"Dari berbagai jenis pembiayaan, Pinjol masuk kategori pinjaman yang paling mahal. Selain persyaratannya ringan, jaminannya nihil dan pemberi pinjaman nyaris tidak mengenal debiturnya," katanya, Rabu (3/7/2024).

"Pinjol untuk membayar kuliah justru berpotensi menciptakan masalah daripada menjadi solusi," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menjelaskan, pinjaman berisiko tinggi seperti pinjol tentu bunganya sangat mahal dan menjadi beban terus-menerus bagi mahasiswa.

"Harus diingat bahwa ketika lulus mahasiswa masih harus mencari kerja. Masa tunggu sampai mendapat pekerjaan antara mahasiswa satu dan yang lain juga berbeda. Sementara itu beban bunga dan tagihan Pinjol akan terus berjalan dan akan terus bertambah nilainya karena terlambat bayar misalnya," ungkap Eddy.

"Kita ingin agar lulusan universitas memiliki kualitas yang baik. Namun bagaimana bisa dilaksanakan kalau setelah lulus mereka terlilit hutang dan ujung-ujungnya stres karena jadi sasaran ancaman debt collector," lanjutnya.

Politisi yang berpengalaman 20 tahun sebagai profesional di perbankan dan lembaga keuangan internasional ini mencontohkan, di Amerika saja banyak mahasiswa yang tertekan mentalnya karena memiliki student loan dari lembaga perbankan. Padahal student loan di Amerika rata-rata bunganya rendah.

"Bisa dibayangkan bagaimana tertekannya mahasiswa kita ke depan jika ia memiliki huitang pinjol yang bunganya selangit dan dikejar-kejar debt collector ," ungkapnya.

Karena itu menurut Eddy sungguh tidak bijak membuka wacana agar mahasiswa membayar UKT dari pinjol.

"Saya yakin dan percaya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa untuk membayar uang kuliah,"

"Solusi-solusi kebijakan itu harus menjadi prioritas dan menghindari Pinjaman Online sebagai solusi untuk mahasiswa," tandasnya.

Menko PMK Justru Mendukung

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) jika kesulitan ekonomi.

Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol.

Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024) kemarin.

"Pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya," sambungnya.

Muhadjir mengatakan, ada sebuah universitas di Jakarta yang sudah bekerjasama dengan pinjol untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa.

Dia lantas meminta agar pernyataannya ini tidak ditafsirkan secara salah.

"Itu soal penilaian kan bisa macam-macam, wong kemarin saya bilang korban judi online bisa diberi bansos, bisa ditafsirkan penjudi dapat bansos kok. Itu penilaian yang menyesatkan saja," imbuh Muhadjir.

Diketahui, banyak mahasiswa mengeluhkan mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi yang naik berkali-kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Keluhan salah satunya dilakukan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang melakukan aksi memprotes UKT mahal ke rektorat.

Selain Unsoed, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo juga menuntut rektorat mengahapus UKT golongan 9.