Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian terkait harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Sebab, Presiden menilai harga Alkes dan obat-obatan di Indonesia terbilang mahal.

Jokowi pun menginginkan agar harga Alkes dan obat-obatan bisa setara dengan di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo, mengungkapkan salah satu faktor penyebab alkes dan obat-obatan di Indonesia mahal.

Baca juga: Obat di Indonesia Mahal, Prof Tjandra: Ini Salah Satu Alasan Orang Kita Berobat ke Luar Negeri

Menurutnya, ada rantai distribusi yang terbilang sangat panjang yang menyebabkan harga alkes dan obat-obatan di Indonesia mahal.

"Saya kira salah satu yang disampaikan oleh Pak Menkes kenapa tinggi karena salah satunya strategi distribusi yang panjang, tata kelola obat yang sampai kepada pemakai yang sangat panjang sehingga itu harus diselesaikan," kata Rahmad saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (3/7/2024).

Rahmad pun menilai, pemerintah perlu membuat aturan soal keuntungan yang diberikan oleh produsen kepada distributor alkes dan obat.

Sehingga, dengan adanya pengendalian harga maka alkes dan obat yang dijual bisa lebih murah.

"Kemudian kedua, saya kira perlu ada pengendalian harga obat farmasi atau pengendalian farmasi dengan diatur berapa keuntungan yang harus diberikan oleh produsen kepada distribusi, sampai kepada penerima, pemakai yang menjual terakhir."

"Sehingga dengan ditentukan harga-harga berapa persentase keuntungan yang diberikan, saya kira satu langkah yang bisa menjadi solusi pengendalian harga," ungkapnya.

Baca juga: Obat-obatan di Indonesia Mahal, Menkes Ungkap Usulan Asosiasi Industri Kesehatan untuk Tekan Harga

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menambahkan, perlunya referensi obat sejenis di negara lain.

Hal ini, kata Rahmad, menjadi langkah yang positif karena aturan kebijakan ini sudah dilakukan negara-negara lain baik menggunakan aturan mark-up atau aturan ke pembagian keuntungan.

"Kemudian pengendalian harga dengan melihat referensi dari harga eksternal dari negara tetangga maupun negara lain, sehingga ketika terjadi perbedaan yang signifikan tentu pemerintah mengambil langkah-langkah terhadap produsen itu menjadi salah satu solusi," jelas Rahmad.