Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat terorisme, Ansyaad Mbai menyampaikan pemerintah perlu meningkatkan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang ternyata dipakai juga oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka.

"Ini terutama terjadi di media sosial. Kelompok radikal dan para pendukungnya berkembang di sana. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi untuk mengantisipasi itu semua menjadi hal yang paling utama, termasuk dalam tugas-tugas yang sifatnya intelijen," kata Ansyaad kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, selama 14 tahun belakangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sangat baik, fungsi dan tugas bawah tanah atau intelijen dalam penanggulangan terorisme berjalan dengan efektif sehingga serangan terbuka aksi terorisme terus menurun.

"Fungsi intelijen dalam penanganan terorisme tentu memegang peran yang sangat penting. Fungsi intelijen itu harus betul-betul akurat dan tidak boleh salah. Dan fungsi itu sudah dijalankan dengan cukup baik," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) periode 2011-2014 itu.

Menurutnya, peran BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak dapat dikesampingkan karena badan ini memiliki tugas yang strategis dalam pencegahan hingga kerja sama global.

"Selama ini BNPT punya peran yang sangat penting di semua langkah yang berkaitan dengan upaya menangani terorisme, baik itu berupa pencegahan, penindakan, maupun kerja sama internasional," ujar mantan Kepala BNPT ini.

Baca juga: Terduga Teroris di Karawang Ditangkap Densus 88, Sosoknya Dibongkar Warga

Ansyaad juga mengapresiasi BNPT dalam menanggulangi terorisme selama 14 tahun lembaga itu berdiri. Salah satu keberhasilan tugas itu tergambar dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero terrorist attack) di Indonesia sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024.

Ansyaad berharap pemerintah bisa terus meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, dalam menghadapi tantangan menangani radikalisme dan terorisme yang sudah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. 

Dia menekankan, penanganan radikalisme dan terorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan satu lembaga.

"Upaya melawan radikalisme dan terorisme itu harus menggunakan pendekatan the whole of government approach. Pendekatan yang melibatkan semua lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait," kata Ansyaad.