TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti dkk diduga kembali melakukan tindakan kepolisian yang menyimpang atau "unlawful" di lapangan untuk kasus dugaan korupsi Harun Masiku, yang justru kontraproduktif dan destruktif bagi KPK sendiri. 

Demikian Petrus Selestinus SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara dalam rilisnya, Rabu (10/7/2024). 

Padahal, kata Petrus, perilaku Rossa dkk dalam penanganan kasus Harun Masiku itulah yang membuat Wakil Ketua KPK Alex Marwata buka kartu bahwa selama ini penyidik KPK bekerja berdasarkan arahan pihak eksternal.

"Bahkan secara khusus Alex Marwata meminta agar dalam penyidikan kasus Harun Masiku, Rossa dkk tidak bekerja atas arahan pihak eksternal," jelasnya. 

Di tengah keterpurukan KPK akibat kepercayaan publik merosot tajam karena minim prestasi, kata Petrus, terjadi defisit kapasitas pada sebagian penyidik, adanya loyalitas ganda dan buruknya hubungan antara KPK dan Polri, Kejaksaan dan lain-lain, membuat Rossa dkk semakin "unlawful" di lapangan. 

"Perilaku demikian jelas menjadi kontraproduktif dan destruktif, sebagaimana para pimpinan KPK telah akui dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, 1 Juli lalu bahwa selama ini KPK gagal memberantas korupsi antara lain karena penyidik memiliki loyalitas ganda," sesalnya. 

Advokat Jadi Korban

Menurut Petrus, peristiwa terbaru adalah apa yang dialami advokat Donny Tri Istiqomah ketika Rossa dkk melakukan upaya paksa, yaitu penggeledahan dan penyitaan di rumah Donny di Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024) lalu terkait perburuan Harun Masiku.

"Pada saat itu, lagi-lagi penyidik Rossa dkk tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan serta tidak menjelaskan apakah penggeledahan dan penyitaan 'handphone' milik Donny, istri dan anaknya dalam kapasitas Donny sebagai saksi atau tersangka?" tanyanya masygul. 

Baca juga: Ada Info Harun Masiku di Jakarta, Pimpinan KPK: Saya Enggak Tahu Ngumpetnya di Mana

Petrus berpendapat, penjelasan soal status Donny menjadi penting karena penyidik tidak boleh seenaknya menyita barang dari orang yang bukan tersangka, dan atas barang yang bukan berasal dari hasil kejahatan atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

"Begitu pula dengan pengerahan penyidik KPK dalam jumlah besar (16 orang), Rabu (3/7/2024), di rumah Donny selama 4 jam, hanya untuk menyita HP dan menggeledah rumah, jelas ini 'show of force' dan berdampak intimidatif," paparnya. 

Perburuk Citra KPK

Selama ini, lanjut Petrus, penyidik KPK mengumbar pernyataan bohong kepada publik soal keberadaan Harun Masiku, dan mengaku sudah mencari ke mana-mana, namun tidak pernah bertemu buruannya. 

"'Ini jelas menghamburkan biaya besar untuk kerja-kerja melanggar hukum (unlawful) dan tidak profesional," tukasnya. 

"Saat ini, dengan segala cara, penyidik KPK bekerja seolah-olah tanpa acuan hukum acara di KUHAP dan hukum acara di UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK, sehingga merugikan hak banyak pihak yang berurusan dengan KPK," tegasnya. 

Baca juga: Kusnadi Sudah Ngaku Pernah Bertemu DPO Harun Masiku, Bagaimana dengan Hasto Kristiyanto?

Pengakuan Alex Marwata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 1 Juli lalu bahwa penyidik KPK punya loyalitas ganda dan bekerja berdasarkan arahan pihak eksternal, kata Petrus, hal itulah yang paling punya andil dalam merusak KPK.