Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) tahun ini menjadi momen untuk fokus pada kekuatan data yang inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua.

Pada HKD 2024, diharapkan sistem data dapat menggambarkan keragaman manusia secara menyeluruh.

Sehingga, setiap orang diperhitungkan, bisa menikmati hak-haknya, dan mencapai potensi penuhnya.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto menegaskan data kependudukan inklusif dapat mendukung kehamilan ibu yang aman.

Seperti pada angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) menjadi salah satu indikator yang membutuhkan data inklusif.

Saat ini AKI dan AKB di Indonesia sudah turun, tetapi penyebabnya berbeda-beda.

Baca juga: BKKBN: Fenomena Childfree Belum Jadi Ancaman Kependudukan di Indonesia

Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB.

“Integrasi data yang inklusif dapat mendukung kehamilan berdasarkan pilihan, bukan kebetulan. Program kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) yang dimiliki oleh BKKBN dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kehamilan berdasarkan pilihan,” kata dia dalam kegiatan bersama UNFPA pada press briefing Hari Kependudukan Dunia Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (11/07/2024).

Kelahiran anak berdasarkan pilihan adalah program yang dikembangkan BKKBN, dimana jika ingin merencanakan kelahiran pakailah KB atau family planning.

Baca juga: Menkes Dukung Kebijakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Ini Respons Kepala BKKBN

Saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi.

Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan bangsa.

"Sebenarnya tahun 2020 adalah puncak bonus demografi di tanah air. Maka dari itu kita harus optimalkan betul keadaan ini mulai dari SDM nya," kata Boni.

Ditambahkan UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, data lebih dari sekadar angka, tapi juga tentang kehidupan.

"Data membantu kita mengidentifikasi kekurangan dalam layanan dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk komunitas rentan," ujarnya

Selain itu Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti ST, M.Si, M.Eng, Ph.D. juga mengatakan bahwa data juga penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDG's) 2030.

“Pada saat kami mengukur capaian SDG's, data haruslah terpilah untuk memastikan kebijakan dapat sesuai dengan targetnya. Sebagai contoh, kemiskinan di setiap daerah berbeda, oleh intervensi yang berbeda juga,” jelas Amalia.

Pihaknya menyatakan siap berkolaborasi untuk terus mendukung pentingnya peran data.