Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan dukacita atas meninggalnya dokter spesialis ortopedi, Dr Helmiyadi Kuswardhana, M.Kes, SpOT, FICS, AIFO-K, saat melaksanakan tugas pelayanan di RSUD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Selain itu, PB IDI memberikan penghargaan Lencana Karya Bakti kepada dr Helimyadi. 

Dokter Helmiyadi meninggal karena serangan jantung akhir pekan ini saat sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter bedah ortopedi di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dikabarkan sang dokter meninggal usai melakukan operasi 10 pasien dalam satu hari di RSUD Kabupaten Majene Sulawesi Barat dan RSUD Mitra Mamuju pada Rabu, 10 Juli 2024.

Helmiyadi tercatat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Mamuju dan Pengurus IDI Wilayah Sulawesi Barat.

Almarhum juga merupakan bagian dari Medical Influencer PB IDI dan Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia (PABOI) yang rajin memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat melalui media sosialnya.

“PB IDI memberikan penghargaan Lencana Karya Bakti dan sekaligus mengusulkan kepada pemerintah untuk juga bisa memberikan penghargaan kepada Dr Helmi," ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT pada keterangan resmi, Minggu (14/7/2024). 

Baca juga: Mahasiswa Gaza Palestina Diganjar Beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis dari BSMI-Unibraw

Pihaknya pun menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada dokter Helmiyadi Kuswardhana. 

Berikut juga kepada para dokter yang tanpa pamrih telah melakukan pengorbanan terbesar dalam menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan orang lain. 

"Kami menghormati pengabdian profesi yang  mereka jalankan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen teguh dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia," imbuhnya. 

Lebih lanjut dr Adib menyingung masalah jese yang masih dihadapi Indonesia. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio dokter per pasien yang masih rendah  di dunia yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk. 

Baca juga: Rumah Sakit Ini Buka Klinik, Tangani Pasien Kecanduan Belanja dan Judi Online Hingga Pornografi

PB IDI menyoroti salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi dokter.

Dikarenakan banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, membuat masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan. 

Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur yang tidak memadai. 

Distribusi dokter dan sumber daya yang tidak merata ini menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya. 

Khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani. 

Selain itu, dr Adib juga soroti soal masalah menghadapi kekurangan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur. 

Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar. 

Sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai. 

Dan dalam hal obat-obatan, banyak obat-obatan penting yang persediaannya terbatas. 

"Sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan, selain itu Masalah kemampuan pembiayaan melalui JKN-BPJS juga masih belum memadai ,” jelas Dr Adib.

Adib juga menambahkan, ketimpangan kemampuan pelayanan kesehatan juga disertai tidak meratanya infrastruktur. 

Banyak fasilitas kesehatan di daerah terutama pedesaan yang kekurangan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. 

Hal ini juga akan berdampak pada pekerjaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa optimal. 

Ketersediaan alat kesehatan, sarana prasarana dan obat juga mempengaruhi kualitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar di daerah. 

Baca juga: Penerapan KRIS, Pihak BPJS Tegaskan Perpres 59/2024 Tak Sebutkan Penghapusan Kelas Layanan Kesehatan

Konsekuensi dari semua ini menyebabkan pasien terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan medis.

Dan dalam beberapa kasus, pasien sudah dalam kondisi yang kronis dan terminal tanpa akses terhadap perawatan medis yang baik.

Pelayanan Kesehatan Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

Dr Adib menyampaikan, problema kesehatan ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah saja.

Tetapi memerlukan peran penting semua komponen bangsa termasuk organisasi profesi, LSM, kelompok akademisi, swasta, media massa dan sosial.

Tentunya masyarakat sendiri sebagai garda terdepan agen perubahan transformasi kesehatan. 

Peningkatan jumlah dokter di daerah dapat dilakukan melalui beasiswa dan program insentif. 

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu berinvestasi pada peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur.

Memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut memiliki sumber daya yang mereka perlukan untuk memberikan layanan berkualitas. 

Didukung juga kemampuan pembiayaan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun melalui JKN -BPJS

Baca juga: BPIP Siapkan Hunian untuk Paskibraka yang Bertugas pada Upacara HUT RI di IKN

PB IDI mengingatkan, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Setiap orang mempunyai akses terhadap perawatan medis yang mereka perlukan, di mana pun mereka tinggal. 

“Jadi, mari kita semua saling bekerjasama untuk mengatasi masalah kritis ini. Mari kita bersama memperbaiki sistem layanan kesehatan kita. Memastikan bahwa setiap orang Indonesia memiliki akses terhadap layanan medis yang berkualitas," tutupnya.