Teguh Prakosa Bicara soal Pengganti Gibran: Belum Tentu jadi Plt Wali Kota, Tunggu Paripurna
Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menanggapi soal pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari jabatan Wali Kota, Selasa (16/7/2024) malam.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menanggapi soal pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari jabatan Wali Kota.
Usai putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur, Teguh Prakosa dikabarkan bakal menjadi penerus Gibran sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Solo.
Namun, Teguh berbicara kemungkinan tak ada Plt Wali kota Solo pengganti Gibran.
Ketika ditanya terkait langkahnya jika dilantik sebagai Plt Wali Kota Solo, Teguh menegaskan belum tentu ada Plt.
Sebab, menurut Teguh, hal itu masih harus menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Teguh menilai, ada dua kemungkinan apakah posisi Gibran sebelumnya akan diganti Plt Wali Kota sementara atau langsung penunjukkan secara definitif.
"Saya kira tidak ada Plt ya, tapi mekanismenya kan menunggu hasil paripurna. Karena kita hitung mundur, APBD perubahan, APBD murni semua membutuhkan tanda tangan wali kota," katanya Teguh saat ditemui di Hotel Sunan, Selasa (16/7/2024), dilansir TribunSolo.com.
"Ada transisi di waktu kekosongan ini untuk mempercepat surat yang nanti akan turun 2 surat dari hasil Paripurna DPRD yang dikirim ke Gubernur dan disampaikan ke Mendagri."
"Harapannya nanti turun itu, surat pemberhentian wali kota dengan hormat sekaligus pelantikan wali kota yang baru," lanjut Teguh.
Oleh sebab itu, Teguh mengaku, masih belum mengetahui apakah akan ada definitif atau melalui Plt Wali Kota Solo.
Baca juga: Politikus PDIP Apresiasi Keputusan Gibran Mundur dari Wali Kota Solo: Persiapan Dilantik Jadi Wapres
"Nah itu langsung definitif atau lewat Plt dulu. Itu yang tahu mekanismenya teman-teman DPRD," tambahnya.
Lebih lanjut, politikus PDIP itu menegaskan, program-program Gibran-Teguh yang belum selesai tidak dirubah.
"Yang kedua, kan programnya sudah berjalan. Kan tidak boleh merubah program, semua sudah ada kisi-kisinya," kata Teguh.
"Meneruskan visi misi yang sampai di penghujung yang harusnya 2026 berakhirnya. Kita kan nanti berakhirnya di 2024. Itu berarti ada beberapa yang memang belum bisa kita selesaikan," tambah Sekretaris DPC PDIP itu.