Pemerintah RI Kirim 500 Ribu Dolar AS untuk Pemulihan Kondisi Sosial-Ekonomi Palestina
Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina sebesar 500 ribu dolar AS atau setara Rp8,1 miliar.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina sebesar 500 ribu dolar AS atau setara Rp8,1 miliar lewat Organisasi Internasional untuk isu Ketenagakerjaan (ILO).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bantuan Indonesia kepada Palestina dimaksudkan sebagai dukungan terhadap upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi dan sektor ketenagakerjaan warga Palestina yang porak poranda akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu.
Adapun berdasarkan kajian ILO, hingga Mei 2024, agresi negeri Zionis di Palestina menyebabkan hilangnya 507 ribu lapangan kerja, setengah penduduk Palestina menganggur, hingga memangkas 32 persen pendapatan domestik Palestina.
“Bantuan Indonesia akan digunakan untuk mendanai program Emergency Response Plan atau Rencana Tanggap Darurat yang disusun ILO untuk mendukung rakyat Palestina,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).
Sasaran bantuan kemanusiaan ini adalah kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, serta warga Palestina yang kehilangan pekerjaannya.
Bantuan juga akan digunakan untuk pelatihan lapangan kerja yang urgen semisal bidang kesehatan, sanitasi dan konstruksi.
Baca juga: Total Warga Palestina Ditahan Israel Sebanyak 9.720 Orang, Israel Juga Tahan Anak-anak di Tepi Barat
Bukan kali ini saja RI membantu Palestina. Sebelumnya Indonesia juga memberikan hibah 2 juta dolar AS lewat UNRWA, sekaligus meningkatkan kontribusi tahunan sukarela menjadi 1,2 juta dolar AS terhitung sejak tahun 2024.
Tri Tharyat menegaskan, bahwa keberlanjutan bantuan kemanusiaan bagi Palestina merupakan cermin dukungan RI. Bantuan kemanusiaan Indonesia ini akan memanfaatkan anggaran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
“Dampak agresi yang sangat meluas menyebabkan urgensi pemberian bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan, dan pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan,” ungkapnya.
(*)
