Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh yang mendaftar Capim KPK periode 2024-2029 tersebut datang dari beragam latar belakang.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Hadyan Yunhas Purba mengatakan, penilaian terhadap capim haruslah berdasarkan kemampuan personal dan integritas pribadi mereka, bukan sekadar latar belakang kelembagaan.

"Kita tidak mau menjustifikasi asal muasal lembaga seseorang, ketika mungkin ada insan atau oknum melakukan kesalahan, jangan justifikasi lembaganya. Itu kesalahan orangnya,” kata Hadyan dalam keterangannya, Minggu (21/7/2024).

Adapun para kandidat capim KPK memiliki latar belakang yang beragam. 

Mulai dari anggota Polri, kejaksaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), praktisi hukum, akademisi, swasta, mantan menteri hingga mantan Ketua Komisi III DPR

Satu di antara mendaftar capim KPK adalah mantan Ketua Komisi III DPR, Pieter C. Zulkifli Simabuea. 

Eks Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM itu menjadi satu dari 318 orang yang ikut mendaftar sebagai Capim KPK.

Saat ditanya terkait Eks Ketua Komisi III DPR ikut dalam seleksi Capim KPK, Hadyan menyambut positif.

"Saya katakan penting melihat track record. Katakanlah ada orang mantan anggota DPR, bagus itu, apalagi dia mantan anggota Komisi III, artinya dia sudah pengalaman," ujar Hadyan.

Pieter diketahui saat ini sudah tidak menjadi anggota partai politik manapun. 

Hadyan menegaskan, berbicara KPK selain soal track record dan integritas juga harus melihat kompetensinya dan semaksimal mungkin mengesampingkan aspek politik. 

"Sah-sah saja (Eks Ketua Komisi III daftar capim KPK) malah lebih bagus dia (Pieter Zulkifli) sudah tidak terikat lagi dengan partai, bahkan lebih bagus karena tidak ada lagi istilahnya kuasa partai untuk mengintervensi dia," ucap Hadyan.

Pieter Zulkifli merupakan mantan politikus Partai Demokrat. Saat ini, Pieter tidak terlibat dan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik mana pun.