Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI, PNS Kemnaker Ngaku Dapat Honor Tanpa Kerja
Di dalam persidangan, saksi Agus Ramdhani mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh honor terkait pengawasan lelang proyek sistem TKI.
Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Acos Abdul Qodir
Namun kenyataannya, pengawasan dan evaluasinya dilakukan oleh konsultan.
Baca juga: Dede Tolak Minta Maaf ke Iptu Rudiana, Pilih Minta Maaf ke 8 Terpidana Kasus Vina dan Keluarganya
"Terkait dengan keterangan saudara tadi, ada konsultan ya g melakukan evaluasi. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa tugas dari PPBJ ini kemudian diambil alih atau dilaksanakan oleh konsultan tadi untuk yang lelang kedua?" kata jaksa, ingin memastikan.
"Ya karena kan sepemahaman saya ada disediakan konsultan yang tugasnya untuk mengawal kegiatan lelang ini," ujar Agus.
Jaksa pun menekankan bahwa tugas PPBJ sudah termaktub di dalam SK dan berbagai peraturan.
Namun kata Agus, hal tersebut merupakan perintah atasannya.
"Dengan adanya konsultan di situ, kemudian mengambil alih tugas ppbj, apakah itu dibenarkan menurut saudara?" tanya jaksa penuntut umum.
"Saya tidak memahami konsep bahwa itu tidak dibenarkan. Saya hanya menjalankan perintah bahwa ini enggak usah khawatir, kita akan dikerjakan oleh konsultan. Kita hanya upload-upload saja," jelas Agus.
Agus pun mengaku bahwa dia diminta untuk menanda tangani penerimaan honor yang disodorkan kepadanya.
"Disuruh tanda tangan, ya saya ambil aja honornya pak," kata Agus.
"Padahal saudara tidak bekerja ya, sudah diambil alih sama konsultan. Baik. Cukup, Yang Mulia," kata jaksa, mengakhiri pendalaman terkait honor.
Sebagai informasi, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Reyna Usman sebagai eks Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah merugikan keuangan negara Rp17,6 miliar.
Reyna didakwa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenakertrans I Nyoman Darmanta dan Karunia selaku Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM).
Penuntut umum mendakwa Reyna dan Darmanta memperkaya Karunia.
"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Karunia sebesar Rp17.682.445.455 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp17.682.445.455 pada Kemenakertrans RI TA 2012," ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Baca juga: KPK Bakal Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Terhadap Cucu SYL untuk Dalami Kasus TPPU
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.