Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI, PNS Kemnaker Ngaku Dapat Honor Tanpa Kerja

Di dalam persidangan, saksi Agus Ramdhani mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh honor terkait pengawasan lelang proyek sistem TKI.

Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI, PNS Kemnaker Ngaku Dapat Honor Tanpa Kerja
Tribunnews.com/Ashri Fadilla
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun anggaran 2012, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Ketiga saksi tersebut adalah Agus Ramdhani, Andis Yamanto Rantesalu dan Agus Widaryanto.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun anggaran 2012.

Ketiga saksi yang dimaksud yakni pegawai negeri sipil (PNS) Kemnaker, tepatnya PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa): Agus Ramdhani, Andis Yamanto Rantesalu, dan pensiunan yang bernama Agus Widaryanto.

Mereka dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Duduk di kursi terdakwa, tiga orang: Reyna Usman, eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; I Nyoman Darmanta, ASN Kemnaker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan sistem proteksi TKI; dan Karunia, Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM).

Di dalam persidangan, saksi Agus Ramdhani mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh honor terkait pengawasan lelang proyek sistem TKI.

Honor yang diperoleh mencapai Rp 900 ribu untuk setiap kegiatan.

Berita Rekomendasi

"Terkait jabatan saudara, apakah saudara ada menerima honor di situ?" tanya jaksa KPK.

"Ya, pak," jawab saksi Agus Ramdhani.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Cegah Staf Hasto Kristiyanto Bepergian ke Luar Negeri di Kasus DPO Harun Masiku

"Berapa per bulannya?" tanya jaksa lagi.

"Seingat saya 900 ribu pak," kata Agus.

"Bagaimana pembayarannya itu?" tanya jaksa.

"Satu pack. Satu orang per kegiatan," kata Agus.

Dengan honor itu, semestinya Agus dan rekan-rekannya sebagai PPBJ, mengawasi dan mengevaluasi pelelangan.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas