Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan kebijakan BMAD dinilai kurang tepat di tengah tingginya permintaan dalam negeri yang masih belum terpenuhi dari dalam negeri.

"Untuk industri ini kapasitas produksi saat Pada periode penyelidikan anti dumping bahwa dalam negeri hanya mampu menyediakan 70 juta m2 sedangkan kebutuhannya mencapai 150 juta m2. Jelas ada gap atau kekurangan sekitar 80 juta m2 untuk keramik porcelain. Tentu skema impor merupakan pilihan sementara yang paling logis," katanya.

"Bayangkan jika BMAD diterapkan nanti untuk isi kekurangan itu bagaimana solusinya? Jika kebijakan dibuat tidak komprehensif, keruntuhan industri keramik porcelain dalam negeri nantinya sulit dihindari," lanjut Darmadi.

Kritik juga dilayangkan oleh Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho yang menilai kebijakan ini akan berdampak terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan.

"Kami melihat ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen dalam negeri dan kepentingan konsumen. Dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen," kata Andry.

Rencana penerapan BMAD karena anggapan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi oleh produsen domestik dan akan berdampak pada harga jual yang ditanggung konsumen.

Daripada menerapkan BMAD, Andry mengatakan, produsen dalam negeri harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Andry menilai langkah tersebut akan berdampak lebih panjang bagi industri keramik di Indonesia.