Sedangkan dari pihak terdakwa Freddy Gondowardojo melalui penasihat hukumnya, mengklaim sudah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam perjanjian.

Namun pihaknya mengaku belum memperoleh pembayaran penuh atas pekerjaan yang dilakukan.

"Bahwa KSO juga melakukan pekerjaan telah sesuai dengan perjanjian yang ada serta addendum perjanjian. Namun dalam hal ini negara lah yang tidak melakukan pembayaran 100 persen kepada KSO. Jadi dari mana hitungan (kerugian) yang dimaksud JPU dalam dakwaanya tersebut?" ujar penasihat hukum Freddy Gondowardojo.

Karena itulah, pihak Freddy melayangkan permintaan seperti Sidik, yakni dibebaskan dari dakwan jaksa penuntut umum.

"Bersama ini kami mengajukan permohonan agar Yang Mulia terhormat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sela: Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima; Memerintahkan agar terdakwa segera dilepaskan dari tahanan," kata penasihat hukum Freddy.

Untuk informasi, dalam perkara ini para terdakwa dijerat atas perbuatannya memecah proyek pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa di Wilayah Sumatera Bagian Utara pada periode 2016 sampai Juli 2017.

Proyek dipecah hingga masing-masing memiliki nilai dibawah Rp 100 miliar. Padahal, total anggaran proyek strategis nasional ini mencapai Rp 1,3 triliun lebih.

Pemecahan proyek hingga masing-masing bernilai di bawah Rp 100 miliar itu dimaksudkan untuk mengatur vendor.

"Dengan tujuan untuk menghindari ketentuan pekerjaan kompleks dan memerintahkan Rieki Meidi Yuwana untuk melakukan pelelangan menggunakan metode penilaian pascakualifikasi," kata jaksa.

Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut-sebut mengalami kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun lebih.

Nilai kerugian negara itu merupakan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.157.087.853.322 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa tanggal 13 Mei 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan."

Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.