TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga berbagai modus dilakukan oleh rumah sakit (RS) untuk melakukan klaim fiktif pelayanan BPJS Kesehatan. 

Sedikitnya telah ditemukan empat modus rumah sakit melakukan manipulasi demi klaim fiktif BPJS.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menerangkan, temuan ini terkuak berdasarkan kerjasama antara KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan BPJS.

Awalnya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap enam RS di tiga provinsi di Indonesia.

Disebutnya, tim KPK menemukan adanya 4.000 kasus klaim fiktif BPJS yang dilakukan tiga rumah sakit.

Tiga RS yang melakukan klaim fiktif BPJS itu ada di Jawa Tengah (1 RS) dan Sumatera Utara (2 RS).

Modusnya pun bermacam-macam, namun mayoritas rumah sakit yang bersangkutan melakukan manipulasi diagnosis atau mengajukan klaim atas penindakan medis yang dimanipulasi.

Modus pertama, misalnya ada 39 pasien tercatat bakal melakukan operasi katarak, pihak RS kemudian hanya akan melakukan operasi kepada 14 pasien.

"Kita cek, kita bilang 'ini diopersinya satu mata diklaimnya dua mata'. Kira-kira begitu waktu itu," jelas Pahala.

Modus kedua yakni mengubah kode diagnosis, sehingga uang yang diklaim lebih besar dan mengulang klaim yang telah diajukan sebelumnya atau repeat billing.

Modus ketiga menurut Pahala, modus dari RS dengan mengumpulkan data fiktif warga oleh oknum petugas lewat kegiatan bakti sosial (baksos).

Baca juga: Temuan KPK soal 3 RS Klaim Fiktif BPJS: Terjadi di Jateng-Sumut, Ada Modus Manipulasi Diagnosis

Lanjutnya, data tersebut dikumpulkan lewat kerjasama dengan kepala desa setempat.

"Dia mengumpulkan dokumen pasien ada KTP, KK, kartu BPJS melalui bakti sosial kerja sama dengan kepala desa. Emang niatnya sudah mau ngumpulin KTP dan kartu BPJS," ungkapnya.

Lewat daftar data warga yang terkumpul itu, para pelaku membuat klaim kesehatan fiktif dengan mencatut identitas warga seolah-olah yang bersangkutan menderita sakit.