TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, pelaku dugaan klaim fiktif ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah komplotan. 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihak rumah sakit seperti dokter, tidak mungkin bisa mengajukan klaim fiktif seorang diri ke BPJS. 

"Jadi ini memang komplotan beneran,” kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya pihak direktur utama (dirut), pemilik RS hingga keluarganya turut terlibat dalam mufakat ini. 

"Klaim fiktif ini tidak mungkin satu orang, dan nggak mungkin dokter sendiri, misal dia (dokter) bilang saya disuruh USG, padahal sakitnya nggak perlu USG, artinya ini nggak nyambung," lanjutnya. 

"Tidak mungkin satu orang yang menjalani, nggak mungkin satu dokter saja. Kita menemukan sampai ke pemilik-pemiliknya, direktur utama. Dirut nya sukses di sini (klaim fiktif) lalu dipindah ke rumah sakit lain lagi."

"Banyak, dari pemilik, ada keluarganya, dokter, delapan sepertinya, intinya ini enggak mungkin sendiri,” kata Pahala. 

Pahala menuturkan, dalam melakukan klaim fiktif ini, pelaku harus memenuhi berbagai dokumen rumit. 

Sehingga, menurut Pahala, tidak mungkin aksi ini bisa berdiri sendiri tanpa kerja sama dengan sejumlah pihak tersebut. 

Para pelaku, kata Pahala, mengumpulkan KTP, kartu keluarga (KK), dan nomor kartu BPJS.

Mereka juga membuat hasil pemeriksaan palsu, rekam medis palsu, hingga tindakan medis palsu.

"Itu benar-benar bagus banget. Jadi dia dengan keluarganya, dokter juga, jadi dokter-dokter itu diagnosisnya sudah mendukung semua lah buat klaimnya," tutur Pahala.

Setelah lengkap, RS itu baru mengajukan klaim kepada pihak BPJS.

Pahala mengatakan, uang yang cair dari BPJS itu kemudian mengalir ke pihak yang menguasai rumah sakit.

Baca juga: 4 Modus RS Klaim Fiktif BPJS Kesehatan Temuan KPK, Termasuk Operasi 1 Mata Katarak Tercatat 2 Mata