TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2024).

Wahyu Trenggono sedianya diperiksa KPK pada Jumat (12/7/2024) pekan lalu.

Namun dia tak menghadiri pemeriksaan karena alasan sedang mengikuti agenda dinas.

"Jadi sebagai warga negara yang baik, saya harus membantu KPK. Saya membantu KPK artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu, kan terjadi di 2017–2018, yang saya tahu, saya sampaikan, yang tidak saya tahu, ya saya tidak sampaikan," ucap Trenggono usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2024).

Duduk Perkara Kasus Menteri KKP

Menteri KKP diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta dalam dugaan korupsi kerja sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Wahyu adalah pemegang saham/pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

Penelusuran Tribunnews.com,  PT Teknologi Riset Global Investama bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi, infrastruktur serta properti.

Baca juga: BREAKING NEWS: Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Korupsi

Ketika dikonfirmasi apakah Trenggono menerima uang dalam jumlah puluhan miliar rupiah terkait pengadaan yang berujung rasuah ini, dia menepisnya.

Bahkan Sakti Wahyu Trenggono sempat menunjukkan ekspresi kaget hingga mulutnya terbuka lebar.

"Tidak ada," ucapnya singkat.

Kasus yang Diusut KPK

KPK saat ini tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom.

Di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.

Kemudian pengadaan dan penyediaan financing untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).

Meski telah mengumumkan kasus ini sudah di tahap penyidikan tetapi KPK belum mengumumkan identitas para tersangka.

Pengumuman tersangka termasuk konstruksi perkara secara lengkap baru akan disampaikan ke publik jika KPK ingin melakukan upaya penangkapan atau penahanan.

Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

"Perhitungan (dugaan kerugian negara) sementara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024) lalu.

Dilaporkan Telkom ke KPK

Terpisah, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan\ kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.

Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2024).

“Proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja perusahaan,” tambahnya.

Penulis: Ilham/Has