Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Retaknya hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB masih menjadi permbicaraan.

Belakangan ini, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengutus dua kiai untuk menyelesaikan masalah dengan PKB.

Baca juga: Ketua Umum PBNU Tuding Pansus Haji Bernuansa Politis: Jangan-jangan Gara-gara Menterinya Adik Saya

Hal tersebut diungkap Gus Yahya sesuai menggelar rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Mulanya, Gus Yahya menyatakan peserta rapat pleno banyak yang menyoroti soal hubungan NU dan PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain dari para peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini," kata Gus Yahya.

Baca juga: PBNU Siapkan Pansus Kembalikan PKB ke NU

Akhir-akhir ini, kata dia, ada pernyataan yang tajam dan frontal yang disampaikan kubu PKB terhadap PBNU.

Satu di antaranya soal pergantian Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar. Adapun KH Marzuki sempat diisukan berada dalam gerbong PKB.

Karena itu, Gus Yahya menyampaikan PBNU sudah memberikan mandat kepada dua kiai untuk menyelesaikan masalah PBNU dan PKB. Mereka adalah Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PKB Amin Said Husni.

"Pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan alasan PBNU menunjuk kedua kiai itu untuk menyelesaikan masalah PKB dan NU. Menurutnya, keduanya merupakan generasi perintis dan pejuang PKB yang masih tersisa.

"Beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini dan Pak Amin Saidd Husni ini adalah juga wakil sekjen di DPP PKB yang pertama dulu dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim lima yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan dirinya," jelasnya

"Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membentuk tim lima atau semacam panitia khusus (Pansus) untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke NU.

Baca juga: Kasus Pembunuhan Kader Fatayat NU di Lampung Disorot PBNU, Jasad Korban Dibungkus Karung

Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk tim lima tersebut.

Menurut Gus Ipul, Pansus itu merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya, yakni PBNU.

Saat ini, kata dia, elite PKB dinilai banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. 

Bahkan, ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan elite PKB guna menjauhkan PKB dari struktural NU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul menjelaskan, PKB didirikan oleh struktur NU, yakni PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Sehingga, tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Gus Ipul mencontohkan beberapa pernyataan elite-elite PKB yang menganggap bahwa PBNU tidak perlu didengarkan.

Padahal, tanpa mendengarkan PBNU, PKB terbukti gagal dalam proses pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Sementara itu, tim lima yang akan dibentuk ini akan menyerupai tim lima yang pada awal reformasi dulu pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB.

Tim lima ini akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

“Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” imbuh Gus Ipul.