TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) berpesan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR RI soal Hak Angket Haji 2024 agar setidaknya tidak membuat gaduh dalam hal narasi. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua PB HMI MPO Mahfut Khanafi usai acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta.

“Terlepas benar atau tidak itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, pansus haji kali ini juga kontroversial, karena terjadi menjelang transisi pemerintahan.

Sehingga, menurutnya opini publik dengan sendirinya mengarah ke hal politis.

“Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan. Kenapa itu tejadi di 2024? Kenapa 2023 tidak ada narasi tentang pansus, bahkan di haji-haji sebelumnya. Apakah ini karena ada momentum politik atau tidak, biar publik yang menilai. Setidaknya melalui kegiatan-kegiatan ini ada narasi positif yang muncul dari kami selaku oraganisasi mahasiswa,” katanya.

Di sisi lain, menurutnya, terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah. 

"Kalau seandainya kita berbicara fakta tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” katanya. 

Adapun PB HMI menggelar acara dialog publik tersebut menyusul operasional pelaksanaan haji 2024 telah resmi ditutup oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Acara dialog publik ini digelar untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat terkait persoalan pelaksanaan haji dengan harapan bisa memberikan informasi yang valid. 

“Kami dari PB HMI MPO ingin menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat karena per hari ini dialog terkait haji itu jarang dilakukan. Karena banyak juga informasi yang kemudian harus kita luruskan terutama terkait Pansus Haji. Harapannya melalui kegiatan ini kita bisa memberikan informasi yang valid. Ada klarifikasi dan konfirmasi antara masyarakat dan pemerintah melalui perwakilannya,” katanya.

Acara itu mengadirkan 2 narasumber yaitu Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Al Makin dan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Selain masyarakat dan pengurus HMI, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ahmad Bahiej.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PB HMI ke depan akan terus melanjutkan kegiatan seperti ini untuk mendorong dan menginformasikan pembahasan mengenai masalah dan persoalan kompleksitas ibadah haji, tidak hanya hari ini tetapi juga tahun-tahun berikutnya.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) angket pengawasan ibadah Haji 2024, Selasa (9/7/2024).

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus angket pengawasan hajisebagaimana yang diusulkan dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam rapat.

"Setuju," sahut peserta rapat.

Cak Imin menyampaikan, anggota pansus angket pengawasan ibadah haji 2024 akan diisi oleh 30 orang anggota DPR.

Dia membacakan komposisi pansus angket itu berisi tujuh anggota dari PDIP; Golkar dan Gerindra masing-masing empat orang; PKB, NasDem, Demokrat, PKS masing-masing tiga orang. Lalu, dua orang dari PAN, dan satu orang dari PPP.

Baca juga: Ketum PBNU Anggap Tak Ada Masalah Pelaksanaan Haji: Kalau Perlu Survei Jemaah yang Berhaji

Dari Fraksi PDIP masuk dalam keanggotaan pansusangket Arteria Dahlan, My Esti Wijayanti, hingga Diah Pitaloka. Lalu dari Golkar ada nama Ace Hasan Syadzily dan Nusron Wahid. Kemudian PPP diwakilkan oleh Achmad Baidowi alias Awiek.