TRIBUNNEWS.COM - PP Muhammadiyah resmi mengumumkan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, pun menegaskan, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah tak akan mengejar keuntungan.

Muhammadiyah mengakui sudah merasa cukup dengan penghasilannya sendiri tanpa harus ada keuntungan dari pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah.

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, InsyaAllah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar dalam konferensi pers PP Muhammadiyah hari ini, Minggu (28/7/2024) yang ditayangkan di kanal YouTube Muhammadiyah Channel.

Lebih lanjut Haedar menyebut, Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang ini dengan prinsip pro lingkungan dan pro kesejahteraan sosial.

Sehingga jika nantinya ditemukan hal-hal yang melenceng dari prinsip tersebut, maka Muhammadiyah akan sukarela mengembalikan IUP tambang ini kepada pemerintah.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," jelas Haedar.

Haedar juga menekankan nantinya Muhammadiyah tak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial ketika mengeloka tambang ini.

Tak hanya itu, Haedar juga berjanji Muhammadiyah akan memanfaatkan izin tambang ini dengan cara seksama.

Yakni dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik yang kerap berkembang di masyarakat.

"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya."

"Maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkap Haedar.

Baca juga: Terima Kelola Izin Tambang, Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Ketua Penggelolaan

PP Muhammadiyah Resmi Putuskan Terima Kelola Izin Tambang

PP Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Muhammadiyah Channel.

Adapun sebelum memutuskan menerima izin pengelolaan tambang, PP Muhammadiyah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Selain itu PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan anggota PP Muhammadiyah.

Dengan begitu, Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang, setelah sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerimanya.

Muhammadiyah Kaji 4 Aspek Sikapi Izin Tambang Ormas Keagamaan

Sebelumnya, PP Muhammadiyah menyatakan punya kajian untuk menimbang apakah menerima atau menolak kebijakan pengelolaan tambang dari pemerintah.

Pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Tentu Muhammadiyah punya kajian-kajian yang mendalam. Ada beberapa pertimbangan,” kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung dalam diskusi ‘Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas’ di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Adapun pertimbangan itu meliputi aspek hukum.

Dalam kajian ini, PP Muhammadiyah melihat apakah lahan yang diberikan untuk dikelola itu benar-benar jelas dan bebas dari masalah hukum.

Baca juga: PP Muhammadiyah Akui Terima Banyak Suara Kekecewaan seusai Nyatakan akan Ikut Kelola Tambang

Termasuk soal bagaimana posisi masyarakat yang berada di sekitar lahan tersebut.

Dalam mengkaji aspek hukum ini, PP Muhammadiyah bukan hanya mendengar dari sisi internal, tapi juga melibatkan para pakar atau mereka yang expert di bidangnya.

“Tidak hanya dari pemilik lama, tidak hanya dari negara, tetapi juga dengan masyarakat yang ada di atas lahan tersebut. Nah, Muhammadiyah mengkaji ini secara mendalam. Kita menghadirkan tidak hanya dalam lingkup Muhammadiyah, kita menghadirkan orang-orang atau pakar di luar Muhammadiyah. Jadi, akan dikaji terus,” ucapnya.

Kedua kajian dari sisi aspek ekonomi, yakni bagaimana manfaat dari pemberian izin tambang tersebut, apakah bermanfaat bagi organisasi dan negara, serta masyarakat sekitar atau tidak.

Ketiga, aspek sosial. Kata Azrul, PP Muhammadiyah tidak menutup mata bahwa selama ini banyak tambang yang menyisakan masalah bagi masyarakat sekitar.

Baca juga: Muhammadiyah Terima Tawaran Izin Kelola Tambang, Jokowi: Kita Ingin Keadilan Ekonomi

Sehingga jika PP Muhammadiyah diberikan izin untuk mengelola tambang, maka mereka akan melihat wilayah mana yang diberikan dan apa dampak sosial bagi masyarakat jika pertambangan itu berjalan.

“Karena selama ini tidak sedikit kita juga tidak menutup mata, banyak tambang yang menyisakan masalah bagi masyarakat yang ada di atasnya maupun yang ada di sekitar lingkungan,” katanya.

Keempat, aspek lingkungan. Ia berkaca dari 2 ribu lubang tambang di Bangka Belitung, banyak pengelola yang sampai sekarang membiarkan lubang-lubang tersebut terbuka, dan tidak pernah melakukan reklamasi.

“Kenapa? Kita tidak menutup mata. Ternyata ada 2 ribu lobang di Bangka Belitung. Sejak di tambang sampai sekarang, tidak pernah di reklamasi. Nah, tentu hal-hal seperti ini menjadi perhatian kita,” ucap Azrul.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Danang Triatmojo/Chaerul Umam)

Baca berita lainnya terkait Ormas Kelola Tambang.