TRIBUNNEWS.COM - PP Muhammadiyah resmi mengumumkan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, pun menegaskan, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah tak akan mengejar keuntungan.

Muhammadiyah mengakui sudah merasa cukup dengan penghasilannya sendiri tanpa harus ada keuntungan dari pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah.

"Dan kami tidak kejar keuntungan, karena kalau mikir diri sendiri, InsyaAllah kami Muhammadiyah sudah cukup," kata Haedar dalam konferensi pers PP Muhammadiyah hari ini, Minggu (28/7/2024) yang ditayangkan di kanal YouTube Muhammadiyah Channel.

Lebih lanjut Haedar menyebut, Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin usaha pengelolaan (IUP) tambang ini dengan prinsip pro lingkungan dan pro kesejahteraan sosial.

Sehingga jika nantinya ditemukan hal-hal yang melenceng dari prinsip tersebut, maka Muhammadiyah akan sukarela mengembalikan IUP tambang ini kepada pemerintah.

"Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," jelas Haedar.

Haedar juga menekankan nantinya Muhammadiyah tak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial ketika mengeloka tambang ini.

Tak hanya itu, Haedar juga berjanji Muhammadiyah akan memanfaatkan izin tambang ini dengan cara seksama.

Yakni dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik yang kerap berkembang di masyarakat.

"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya."

"Maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkap Haedar.

Baca juga: Terima Kelola Izin Tambang, Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Ketua Penggelolaan

PP Muhammadiyah Resmi Putuskan Terima Kelola Izin Tambang

PP Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).