TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkap siapa sosok T yang disebutnya menjadi pengendali judi online (judol) di Indonesia.

Habiburokhman mengatakan, Benny harus membongkar nama itu ke penegak hukum agar bisa diusut lebih lanjut.

"Ya diungkap saja, ngapain pake inisial-inisial, si Benny. Sebutkan saja, terutama ke penegak hukum, kalau pakai kata dugaan kan tentu dia bisa tetap sebut."

"Kalau saya jadi dia saya sebutkan saja siapa namanya, lalu diusut tuntas," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Alasan Habiburokhman berkata demikian, karena orang yang berinisial T ini ada banyak di Indonesia.

Tak hanya meminta kepada Benny untuk langsung membongkar nama sosok T itu ke penegak hukum.

Habiburokhman juga menantang Benny agar menyertakan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa sosok T tersebut menjadi pengendali judol.

"Inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu, lalu bukti-buktinya ada, apa?"

"Kecuali memang Pak Benny sendiri gak yakin karena gak punya bukti, asal ngomong aja, siapa tahu ya kan," jelasnya.

Meski demikian, Habiburokhman menyatakan, Komisi III DPR RI akan melindungi Habiburokhman jika sosok T itu diungkap.

Untuk informasi, sebelumnya Benny menyatakan akan atang ke Bareskrim Polri untuk menjelaskan soal sosok T tersebut, pada hari ini, Senin (29/7/2024) sekira pukul 10.00 WIB tadi.

Baca juga: Benny Rhamdani Diharapkan Bisa Bantu Ungkap Kasus Judi Online Ketimbang Buat Kegaduhan

Namun, berdasarkan pantauan Tribunnews.com, hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan dari Benny maupun dari pihak Bareskrim Polri soal sosok T tersebut.

Benny Sebut Banyak yang Salah Paham soal Pernyataannya Tentang Sosok T

Sebelumnya, Benny juga sempat memberikan klarifikasi soal pernyataannya ada sosok inisial T yang menjadi pengendali bisnis judi online di Indonesia.

Sebab, menurutnya banyak orang yang sudah salah paham mengenai pernyataannya tersebut hingga menimbulkan misleading atau penyesatan informasi.