Sehingga, ia menilai tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Pansus Angket Haji di DPR RI.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Kalau perlu bikin survei. Sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.

Karena itulah, Gus Yahya melihat bergulirnya Pansus Angket Haji ini bernuansa politis. Sebab, pansus tersebut bergulir di tengah upaya PBNU merebut kembali PKB.

PKB Bantah Tudingan Gus Yahya

Kecurigaan Gus Yahya itu langsung dibantah Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq.

Maman mengatakan, pengguliran hak angket haji murni untuk perbaikan manajemen haji.

PBNU pun diminta untuk tak ikut campur dalam urusan politik yang tengah bergulir di DPR.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024)

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," imbuhnya.

Maman juga memastikan Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk menjamin peningkatan pelayanan haji di masa mendatang.

Menurutnya, PBNU seharusnya berterimakasih atas adanya pansus angket ini lantaran warga NU nantinya akan menikmati peningkatan pelayanan haji.

Baca juga: Politisi PKB Heran PBNU Kini Urusi Pansus Angket Haji: Jangan-jangan Mereka Ikut Urus Haji

PKB: PBNU Era Gus Yahya Selalu Mengganggu

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, PBNU di masa kepemimpinan Gus Yahya kerap mengganggu dan menggembosi partainya.

Padahal, menurutnya, selama ini PKB selalu menghormati PBNU yang menjaga jarak dari semua partai politik.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul (Sekjen PBNU), PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," kata Jazilul, dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Jazilul juga menuding PBNU tak pernah mengapresiasi prestasi PKB pada Pemilu 2024.