Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tegas bakal menolak dua kiai utusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Adapun dua kiai itu diutus untuk menyelesaikan masalah PKB dan PBNNU.

"Bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menegaskan partai politik tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan oleh lembaga manapun.

Menurutnya utusan dua kiai PBNU itu bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Dengan sendirinya maka itu gugur maka itu harus diabaikan," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Baca juga: Panas Dingin PBNU-PKB hingga Nyerempet ke Menteri Agama dan Istri Cak Imin

Gus Jazil menambahkan ormas keagamaan seperti PBNU tidak bisa mengevaluasi bahkan mengintervensi keadulatan partai politik.

Sehingga menurutnya yang harus dievaluasi adalah para pimpinan PBNU, dalam hal ini ketua dan sekjennya.

"Yang membuat kisruh itu berhentikan, karena tidak sesuai dengan standar moral ahlussunnah waljamaah, tidak sesuai standar moral ulama," pungkasnya.

Duduk Perkara

Diberitakan, retaknya hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB masih menjadi permbicaraan.

Belakangan ini, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengutus dua kiai untuk menyelesaikan masalah dengan PKB.

Hal tersebut diungkap Gus Yahya sesuai menggelar rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Mulanya, Gus Yahya menyatakan peserta rapat pleno banyak yang menyoroti soal hubungan NU dan PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain dari para peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini," kata Gus Yahya.

Akhir-akhir ini, kata dia, ada pernyataan yang tajam dan frontal yang disampaikan kubu PKB terhadap PBNU.

Satu di antaranya soal pergantian Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar.

Adapun KH Marzuki sempat diisukan berada dalam gerbong PKB.

Karena itu, Gus Yahya menyampaikan PBNU sudah memberikan mandat kepada dua kiai untuk menyelesaikan masalah PBNU dan PKB.

Mereka adalah Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PKB Amin Said Husni.

"Pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan alasan PBNU menunjuk kedua kiai itu untuk menyelesaikan masalah PKB dan NU. Menurutnya, keduanya merupakan generasi perintis dan pejuang PKB yang masih tersisa.

"Beliau kita minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini dan Pak Amin Saidd Husni ini adalah juga wakil sekjen di DPP PKB yang pertama dulu dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim lima yang diberi mandat oleh PBNU waktu itu untuk mempersiapkan dirinya," jelasnya.

"Nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," tutupnya.