TRIBUNNEWS.COM - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar aksi di depan Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024) siang.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa lima tuntutan.

Satu di antaranya adalah mereka meminta PBNU mendukung Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk oleh DPR RI untuk melakukan upaya perbaikan dan pembenahan haji di Indonesia.

Dikutip dari WartaKotalive.com, massa demo tampak mengenakan pakaian bernuansa merah dan hitam.

Selain itu, mereka terlihat membawa berbagai banner berisi protes dan tuntutan.

Satu di antara banner yang dibawa bertuliskan "Ketum PBNU jangan jadi agen pemerintah."

Berikut adalah tuntutan lengkap yang dibawa pada aksi tersebut:

1. Meminta Ketum dan Sekjen PBNU Mundur;
2. Meminta PBNU segera melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU;
3. Meminta PBNU untuk Menindak Tegas Oknum Pengurus yang diduga Membelokkan Sejarah NU;
4. Meminta PBNU untuk Mendukung Pansus Haji yang dilakukan oleh DPR RI untuk melakukan upaya Perbaikan dan Pembenahan Haji di Indonesia;
5. Meminta keadilan dan tidak ada diskriminasi atas tindakan semu.

Aliansi Santri Gus Dur berharap PBNU memenuhi tuntutan yang diajukan sehingga dapat membawa perubahan positif bagi organisasi serta umat Islam di Indonesia.

Baca juga: Tuntut Gus Yahya-Gus Ipul Mundur, Massa Aliansi Santri Gus Dur Menggugat Sujud di Depan Gedung PBNU

Diberitakan sebelumnya, DPR RI menyetujui pembentukan Pansus Haji dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (9/7/2024).

Namun, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengkritik keras pembentukan Pansus Angket Haji tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menduga Pansus Angket Haji dibentuk lantaran masalah pribadi antara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar dengan dirinya.

Selain itu, Gus Yahya juga menduga Pansus Angket Haji ini mengincar adik kandungnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ucap Gus Yahya.

Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Sehingga, ia menilai tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Pansus Angket Haji di DPR RI.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Kalau perlu bikin survei. Sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.

Karena itulah, Gus Yahya melihat bergulirnya Pansus Angket Haji ini bernuansa politis. Sebab, Pansus tersebut bergulir di tengah upaya PBNU merebut kembali PKB.

Sebagian dari artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Massa Aliansi Santri Gus Dur Gelar Aksi di Depan Gedung PBNU, Minta Ketum dan Sekjen PBNU Mundur.

(mg/Putri Amalia Dwi Pitasari)
Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS).