TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh rakyat Indonesia, Senin (1/8/2024) lalu.

Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/8/2024) malam. 

Jokowi meminta maaf atas segala kesalahan selama memimpin negara bersama wakil presiden Ma'ruf Amin. 

Menurut Hasto, kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan permintaan maaf dahulu. 

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat," ujar, Hasto Kristiyanto, Sabtu (3/8/2024) malam. 

Ia mencontohkan soal kebijakan impor beras, yang menurutnya data impor tersebut ternyata manipulatif. 

Hasto menyinggung data impor beras karena tahun ini Indonesia impor sebanyak 6 juta ton.

"Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras, sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif."

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dahulu," pungkas Hasto.

Sebelumnya, sejumlah elit partai politik juga mengingatkan soal janji-janji Jokowi selama menjabat hampir 10 tahun ini. 

Baca juga: Ahok Sebut Wajar Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Jelang Lengser

Termasuk diantaranya disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

PKB mengingatkan janji-janji Jokowi yang belum diselesaikan selama memimpin Indonesia. 

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa permintaan maaf sebagai pribadi pasti akan dimaklumi. 

Namun, menurutnya, masyarakat bakal mencatat apa saja program atau janji yang belum dituntaskannya.