Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf membalas pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan dirinya melanggar khittah dengan mempolitisasi NU.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Cak Imin telah menyerang pribadi.

Awalnya, Gus Ipul menyoroti soal Cak Imin yang menyebut bahwa Gus Yahya dan dirinya rusak, padahal yang dikatakan Gus Yahya ke Cak Imin lebih ke ranah substansi.

"Kalau tidak setuju, sampaikan tidak setuju. Kenapa mesti menyerang Gus Yahya secara pribadi?" ujar Gus Ipul kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Baca juga: Cak Imin Respons Pernyataan Gus Yahya yang Ibaratkan PBNU-PKB seperti Pabrik Mobil

Gus Ipul pun membantah PBNU menggembosi PKB di Pemilu 2024.

"Coba cari buktinya kalau ada bahwa PBNU gembosi PKB, enggak ada. Kita tahu, di situ banyak kader NU juga, enggak pernah (PBNU menggembosi PKB)," ucapnya.

Gus Ipul lalu menjelaskan soal perbedaan sikap dan pilihan di Pilpres 2024.

Menurutnya, PBNU menyesalkan PKB yang tak pernah konsultasi atau minta nasihat dengan pimpinan-pimpinan PBNU, padahal PKB dilahirkan secara struktural oleh PBNU.

Dia menyebut PBNU tak pernah mendapat jawaban konkret dari PKB terkait isu-isu yang selama ini mengemuka.

"Tapi kenapa dijawab yang diserang itu kemudian pribadi-pribadinya? Yahya rusak, Saiful rusak, itu terus apa urusannya? Kita enggak pernah menyebut ya orang per orang, kita anggap elite PKB yang mau bawa lari sejarah PKB," kata Gus Ipul.

"Sekali lagi ini keputusan organisasi ya, menyangkut tim pendalaman atau pansus PKB, bukan keputusan Gus Yahya, bukan keputusan saya, keputusan organisasi yang diambil lewat rapat pleno," tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, merespons pernyataan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang mengibaratkan hubungan antara PBNU dan PKB ibarat sebuah mobil dan pabrikan mobil.

Baca juga: Wacana PBNU Rebut PKB Dinilai Tak Masuk Akal, Pengamat: Semacam Halusinasi

Cak Imin meminta agar PBNU tidak ikut merusak PKB.

Hal itu disampaikan Cak Imin melalui akun X pribadinya @cakimiNOW, seperti dilihat Tribunnews.com, Minggu (4/8/2024).

Tribunnews.com telah diizinkan oleh Tim Media DPP PKB, untuk mengutip pernyataan Cak Imin tersebut.

"Yang rusak itu Yahya sama Saipul (Ketum dan Sekjen PBNU), kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak," kata Cak Imin.

Cak Imin menilai Gus Yahya dan Gus Ipul sudah melanggar prinsip yang ditegaskan oleh keduanya, yakni mencampuri urusan PKB.

Hal ini menurutnya sama seperti menarik PBNU dalam perpolitikan.

"Melanggar khittoh yang ditegaskan mereka sendiri. Mempolitisir NU enggak laku kok lanjut mempolitisir PKB," ucapnya.

Di sisi lain, Cak Imin menegaskan bahwa dirinya berhasil membawa PKB berprestasi pada Pemilu 2024.

Di mana PKB meraih suara sebanyak 16.115.655 atau 10,62 persen.

Perolehan pada Pemilu 2024 ini, PKB naik sebanyak 0,93 persen dari Pemilu 2019 lalu yang meraih 13.570.097 atau 9.69 persen.

"Kita syukuri sebagai keberhasilan kader-kader yang tidak lagi bergantung pada siapapun digembosi Yahya dan Saipul di Pemilu malah membuat perolehan PKB meningkat tajam," pungkas Cak Imin.

Pernyataan Gus Yahya itu disampaikannya saat ditanya wartawan mengenai Pansus PKB usai menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan.

"Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobilnya. (Maka) Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," kata Gus Yahya.

Sementara itu, Pansus PKB bentukan PBNU saat ini juga terus bekerja. Setelah pada Rabu (31/7/2024) Pansus PKB mengundang eks Sekjen PKB Lukman Edy.

Awal pekan depan giliran Sekjen PKB Hasanuddin Wahid yang dipanggil untuk datang ke PBNU bertemu tim Pansus PKB.

Tim asistensi tentang PKB bentukan PBNU sendiri merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggotanya.

Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB namun memiliki kesejarahan dengan PKB.

Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk diambilkan keputusan organisasi.

Duduk Perkara Konflik PBNU-PKB

Hubungan antar elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas.

Hal ini bermula saat PBNU berencana membentuk Tim Lima atau panitia khusus (pansus) untuk kembali merebut PKB.

PBNU beralasan, PKB di era kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sudah melenceng dari sejarah pendirian partai.

Selain itu, PBNU juga merasa sebagai pemilik sah PKB.

Sebelumnya, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dan PBNU di era KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah beberapa kali bersinggungan.

Di antaranya, saat PKB menggunakan Mars 1 Abad NU.

Kala itu, PBNU kecewa lantaran penggunaan mars tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB menjelang Pemilu 2024.

Selain itu, jelang Pemilu 2024 lalu, Gus Yahya juga sempat menyebut bahwa PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.

Persoalan PBNU dan PKB kemudian merembet ke persoalan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI.

Gus Yahya mengkritik keras pembentukan Pansus Angket Haji tersebut.

Ia menduga Pansus Angket Haji dibentuk lantaran masalah pribadi antara Cak Imin dengan dirinya.

Selain itu, Gus Yahya juga menduga Pansus Angket Haji ini mengincar adik kandungnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ucap Gus Yahya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024) lalu.

Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Sehingga, ia menilai tidak ada alasan yang cukup untuk membentuk Pansus Angket Haji di DPR RI.

"Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Kalau perlu bikin survei. Sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Gus Yahya.

Karena itulah, Gus Yahya melihat bergulirnya Pansus Angket Haji ini bernuansa politis. Sebab, pansus tersebut bergulir di tengah upaya PBNU merebut kembali PKB.

PKB Bantah Tudingan Gus Yahya

Kecurigaan Gus Yahya itu langsung dibantah Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq.

Maman mengatakan, pengguliran hak angket haji murni untuk perbaikan manajemen haji.

PBNU pun diminta untuk tak ikut campur dalam urusan politik yang tengah bergulir di DPR.

"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024)

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," imbuhnya.

Maman juga memastikan Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk menjamin peningkatan pelayanan haji di masa mendatang.

Menurutnya, PBNU seharusnya berterimakasih atas adanya pansus angket ini lantaran warga NU nantinya akan menikmati peningkatan pelayanan haji.