Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan safe house yang dapat diakses oleh warga negara Indonesia (WNI) jika situasi dan kondisi di Bangladesh memburuk.

"KBRI siapkan safe house dan bisa diakses WNI jika situasi memburuk," kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

Kemlu sendiri mencatat jumlah WNI di Bangladesh berdasarkan data lapor diri sebanyak 577 orang, di mana mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Bangladesh.

"Jumlah WNI di Bangladesh tercatat dalam sistem lapor diri sebanyak 577 WNI. Mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Bangladesh," ungkapnya.

Baca juga: Sheikh Hasina Digulingkan, Presiden Bangladesh Perintahkan Pembebasan Pemimpin Oposisi Khaleda Zia

Diketahui KBRI Dhaka meningkatkan status kedaruratan di Bangladesh dari Siaga III ke Siaga II.

Atas kondisi ini, WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh diimbau menunda perjalanannya hingga situasi dan kondisi keamanan membaik.

Para WNI juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal tidak penting dan menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi.

"Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik," katanya.

Selain itu para WNI juga diharapkan bisa terus menjaga komunikasi dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka.

Dalam kondisi darurat, para WNI bisa melaporkan kondisi kedaruratan yang dialami kepada otoritas keamanan setempat dan hotline KBRI Dhaka melalui KBRI Dhaka (+880) 1614444552, maupun Direktorat Pelindungan WNI Kemlu (+62) 812 9007 0027.

Baca juga: PM Bangladesh Hasina Undur Diri dan Mengungsi ke Luar Negeri

Sebagai informasi tengah bergejolak buntut aksi protes besar-besaran yang dilaporkan terjadi secara nasional di negara Asia Selatan tersebut.

Mahasiswa memprotes sistem pemberlakuan kuota khusus yang mencadangkan sepertiga dari seluruh jabatan pegawai negeri sipil (PNS) bagi anak-anak keluarga veteran perang Kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Aturan ini dinilai mahasiswa sangat diskriminatif.

Aksi unjuk rasa berujung bentrok antara mahasiswa dengan aktivis mahasiswa pro-pemerintah dan polisi pada Rabu (17/7/2024).

Kerusuhan meluas ke sekitar Ibu Kota Dhaka, Kota Chattogram di tenggara, dan Kota Rangpur di utara.

Pidato Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina disebut bak menuang bensin ke dalam api, usai mengomentari protes para pengunjuk rasa.

Dilaporkan pada Jumat (19/7/2024), jumlah korban tewas akibat kerusuhan mencapai 39 orang.