TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin bersedia jika diminta menjadi juru damai antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasalnya, mendamaikan kubu-kubu yang berseteru atau sedang berkonflik merupakan perintah agama.

Apalagi, ucap Wapres Ma'ruf, dirinya pernah menjadi Ketua Dewan Syuro pertama PKB sebelum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hal ini disampaikan Ma'ruf menanggapi rencana PBNU yang akan meminta keterangan darinya mengenai konflik yang terjadi antara PBNU dengan PKB.

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan, ya, dengan tulus dengan ikhlas saya sangat bersedia," kata Ma'ruf saat mengunjungi MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo di Bantul, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024) siang, dilansir YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu kan perintah agama."

"Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya (PKB) bahkan Ketua Dewan Syuro pertama saya sebelum Gus Dur tentu," imbuhnya.

Namun, Ma'ruf mengaku tak bersedia apabila dirinya hanya dijadikan 'peluru' untuk menghantam pihak lain.

"Tapi kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya, tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia."

"Kalau gitu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya, tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai mencari solusi tentu saya sangat siap untuk melakukan itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PBNU akan meminta keterangan dari Ma'ruf Amin terkait konflik yang terjadi antara PBNU dengan PKB.

Baca juga: Gus Choi: PKB Tak Ada Tanpa PBNU, PKB Tak Ada Tanpa Gus Dur

Hal ini disampaikan anggota panitia khusus (pansus) sekaligus Rais Syuriah PBNU, K.H. Muhammad Cholil Nafis.

"Kita akan mengundang beberapa tokoh terkait yang memang punya informasi yang kita perlukan untuk bagaimana menghimpun informasi-informasi yang cukup untuk menjadi kebijakan PBNU."

"Termasuk insyaallah nanti juga kita akan mendatangi, sowan, bukan manggil, ya, kalau ke Pak Ma'ruf Amin karena beliau juga dari awal yang mendirikan di PKB," ucapnya saat konferensi Pers di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Cholil juga menjelaskan tugas yang dilakukannya bersama anggota pansus lainnya adalah mengumpulkan keterangan yang bisa digunakan dalam upaya mengharmonisasi hubungan PBNU dan PKB.

Keterangan tersebut, ucap Cholil, nantinya akan disampaikan kepada PBNU untuk dimusyawarahkan guna menentukan langkah-langkah ke depan untuk kebaikan PBNU dan PKB.

Ia menjelaskan terdapat sembilan orang anggota tim termasuk dirinya dalam Pansus tersebut.

Sembilan orang tersebut yakni: 

1. Rais Syuriah PBNU KH Cholil Nafis

2. Katib PBNU  H Ikhsan Abdullah

3.  Ketua PBNU H Umarsyah 

4. Ketua PBNU Dr H Miftah Faqih

5. Ketua PBNU Dr KH Ahmad Fahrurrozi

6. Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla

7. Wakil Sekjen PBNU HS Suleman Tanjung

8. Wakil Sekjen PBNU Dr H Imron Rosyadi Hamid

9. Wakil Sekjen PBNU Dr Najib Azca.

Selain itu, pansus itu dipimpin oleh Wakil Rais Aam PBNU, K.H. Anwar Iskandar dan Waketum PBNU, Amin Said Husni.

Saat tanya jawab dengan awak media, Cholil enggan menanggapi sejumlah pertanyaan yang ditujukan terkait konflik terbuka antara Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kami dari tim panel menyampaikan tentang pengumpulan informasi. Kami belum menanggapi hal itu," kata Cholil.

Sebagai informasi, konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum.

Di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Gus Yahya dan Cak Imin, baik di media sosial maupun media massa.

(Tribunnews.com/Deni/Gita)