TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan permintaan maaf yang disampikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka, 1 Agustus 2024 lalu merupakan wujud dari nilai luhur agama.

Sebelumnya permintaan maaf Presiden Jokowi tersebut mendapatkan kritikan PDIP.

"Permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur agama dan adab ketimuran," ujar Ari, Rabu, (7/8/2024).

Ari mengatakan konteks permintaan maaf Presiden Jokowi tersebut dalam menyambut bulan kemerdekaan dan disampikan dalam forum zikir dan doa bersama.

Menurutnya, permintaan maaf itu menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin Presiden Jokowi bersikap rendah hati.

Meskipun tingkat kepercayaan dan juga tingkat kepuasan pada kinerja Jokowi tinggi, Presiden menyadari bahwa sebagai manusia biasa pasti tidak akan luput dari kesalahan.

"Dari berbagai hasil survei menunjukan tingkat kepercayaan dan juga tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, namun beliau tetap menyadari bahwa sebagai manusia biasa, beliau tidaklah sempurna. Sikap semacam ini merupakan manifestasi dari sikap rendah hati dari seorang pemimpin," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

Bukan langsung menyampaikan meminta maaf kepada rakyat.

Baca juga: Sekjen Gerindra Bela Jokowi soal Permintaan Maaf: Presiden Juga Manusia

Hal itu disampaikan Hasto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.

Hasto pun mencontohkan soal data impor beras, karena terbukti pada tahun ini RI harus impor sebanyak 6 juta ton.

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto.

Hasto pun menegaskan, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.