TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menolak bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), jika pertemuan itu hanya untuk mencari peluru untuk menyerang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ma'ruf Amin menegaskan, ia tidak ingin menjadi bagian dari konflik antara PBNU dan PKB.

“Kalau hanya untuk cari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta (keterangan) dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia."

"Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” kata Wapres saat ditemui di MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Ma'ruf Amin menuturkan, pihaknya hanya bersedia bertemu dengan PBNU jika mereka ingin mencari jalan keluar atas permasalahan dengan PKB.

Ia mengatakan, dirinya bersedia untuk mendamaikan keduanya, jika itu yang diinginkan.

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya, dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia,”

“Bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu kan perintah, perintah agama, apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya, bahkan ketua Dewan Syura pertama saya. Sebelum Gus Dur,” ucap dia.

Adapun, konflik antara PBNU dan PKB ini bermula dari Panita Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terkait penyelenggaraan haji 2024.

Pansus tersebut dibentuk karena menilai Kementerian Agama (Kemenag) bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.

Kemudian, pansus itu disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Jazilul Fawaid Tegaskan Secara Institusional PKB Tak Memiliki Hubungan dengan PBNU

Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf lantas menudiang bahwa Muhaimin Iskandar mempunyai dendam pribadi.

Sehingga dibentuklah pansus tersebut ntuk mengincar kesalahan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain merupakan adiknya sendiri.

Di mana, Pansus haji itu disebut-sebut untuk mengusut dugaan korupsi kuota haji yang dilakukan oleh Menteri Agama.