Beberapa hari kemudian, PBNU membentuk tim lima atau semacam Pansus untuk mengembalikan PKB ke NU.

Jazilul Fawaid Tegaskan PKB Tak Memiliki Hubungan dengan PBNU secara Institusional

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, secara institusional partainya tak memiliki hubungan dengan PBNU.

Kisruh yang sedang terjadi antara PKB dan PBNU itu, menurut Jazilul, bukanlah sebuah pertikaian.

Melainkan, hanya untuk menegaskan saja kedudukan antara PKB dan PBNU.

Sebab, PKB diatur Undang-undang (UU) tentang Partai Politik, sementara PBNU diatur UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Sebenarnya bukan pertikaian, hanya ingin mendudukkan masalah saja bahwa PKB dan PBNU itu tidak ada hubungan sama sekali," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

"Ketika Ormas membentuk tim yang mengintervensi kewenangan partai politik, itu artinya penyerobotan. Itu artinya tindakan melawan hukum, itu artinya tindakan melawan konstitusi," ujar Jazilul.

Jazilul pun menegaskan, ketentuan tersebut harus dijelaskan kepada publik untuk memahami kewenangan masing-masing, sehingga bisa saling menghormati.

"Supaya masing-masing saling menghormati," ungkapnya.

Namun, di sisi lain, Mantan politikus PKB yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi beranggapan bahwa hubungan PKB dan PBNU tak hanya sebatas soal struktural.

"Tapi juga kultural, karena NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab akhlak, dan segala macam, kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar, harus mencerminkan aspirasi NU," kata Gus Choi.

Karena itu, Gus Choi mengatakan kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NU.

Sehingga, PBNU disebutkan masih mempunyai hak untuk mengevaluasi PKB.

"Nah, NU sebagai pendiri, dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU," kata dia.

"Maka dengan demikian, NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu."

"Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang. Di sinilah perbedaan partai kebangkitan bangsa dengan partai-partai lain," kata Gus Choi.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku/Reza Deni)