“Oleh karenanya, sebelum melakukan transformasi digital, kita perlu mentransformasi mindset para pelayan publik untuk beralih menjadi becoming digital," kata Arief Yahya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi dan Informasi Nasional, Ilham Akbar Habibie menyampaikan, dewasa ini tren layanan teknologi digital adalah melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam setiap aplikasi pemerintah, penggunaan teknologi geospasial (geospatial technologies), virtual reality, augmented reality yang memungkinkan lembaga publik merancang layanan virtual yang dapat menghubungkan ke sumber digital dan terakhir kolaborasi dan integrasi seluruh layanan pemerintah tanpa adanya ego sektoral dan silo mentality.

Dalam kesempatan yang sama Digital Development Lead Kedutaan Besar Inggris, Charis McCarter menyampaikan, tantangan adanya digital transformasi di sektor publik di Inggris awalnya memang sulit hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap perubahan, permasalahan data pribadi, dan kebijakan yang belum mendukung adanya transformasi digital. 

Namun beberapa langkah dilakukan pemerintah inggris untuk melakukan transformasi digital adalah dengan melakukan perbaikan infrastruktur digital, pelatihan digital terhadap para pemangku kebijakan, serta melakukan perubahan mindset para agen birokrat untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan transformasi digital.

Sementara itu dari sektor swasta, Komite Tetap Program Prakarsa Baru Komunikasi dan Informatika, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Fajrin Rasyid menyampaikan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung transformasi digital. 

Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, melakukan training digital terhadap SDM aparatur, dan melakukan berbagai pengembangan aplikasi digital yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik.