Jazilul Fawaid Sebut Gus Choi Nol Etika Usai Sebut PBNU Berhak Evaluasi PKB
Jazilul Fawaid menganggap Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi nol etika karena menyebut PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menganggap Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi nol etika.
Hal ini merespons pernyataan Gus Choi yang menyebut PBNU berhak untuk mengevaluasi PKB.
"Ya itu pernyataannya nol. Nol etika, nol pemahaman terhadap konstitusi," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Jazilul menegaskan, PKB dan PBNU tidak memiliki hubungan.
Sebab, keduanya diatur dengan Undang-undang (UU) berbeda.
"PKB dan PBNU itu nggak ada hubungannya, diatur UU Parpol dan diatur UU Ormas," ujarnya.
Wakil Ketua MPR RI ini menyerahkan sepenuhnya kepada NasDem untuk memberikan sanksi ke Gus Choi.
"Biarlah nanti NasDem lah yang menertibkan karena Gus Choi kan karena NasDem," ungkap Jazilul.
Gus Choi merupakan mantan politisi PKB. Dia dipanggil PBNU untuk meminta keterangan soal riwayat kudeta terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di PKB oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Gus Choi mengatakan, lahirnya PKB merupakan bagian dari aspirasi warga nahdliyin atau NU. Karenanya, PBNU berhak mengevaluasi PKB.
"PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada, besar itu karena PBNU dan Gus Dur. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU tanpa Gus Dur PKB ada?" kata Gus Choi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).
Baca juga: Maruf Amin Tolak Jadi Juru Damai Konflik PKB-PBNU Jika Hanya Dijadikan Peluru untuk Menghantam
Menurutnya, ketika Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, banyak warganya yang meminta agar NU memiliki partai.
Karenanya, Gus Choi mengatakan bahwa kehadiran NU merupakan ormas yang memiliki peran mendirikan PKB.
"Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang," ucap Gus Choi.