Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, segera memulangkan jenazah warga negara Indonesia (WNI) berinisial DU (50) yang meninggal dunia akibat demonstrasi di Bangladesh pada 5 Agustus 2024 kemarin. 

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan, jenazah DU rencananya akan dipulangkan ke Tanah Air pada Senin (12/8/2024) atau Selasa (13/8/2024) pekan depan.

"Jika dimungkinkan, (korban) dipulangkan secepatnya Senin atau Selasa minggu depan," kata Judha di dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

DU yang merupakan warga Semarang, Jawa Tengah, itu akan dimandikan dan disalatkan pada Jumat ini.

Proses evakuasi jenazah DU di rumah sakit Bangladesh sempat menemui hambatan karena pihak RS membutuhkan keterangan polisi.

Baca juga: Sosok Nahid Islam Mahasiswa Gen Z Jurusan Sosiologi yang Berhasil Kudeta PM Bangladesh Sheikh Hasina

Sementara kepolisian Bangladesh belakangan tidak sedang beroperasi karena eskalasi konflik sosial di negara tersebut.

"Proses evakuasi terkendala karena pelayanan rumah sakit terganggu selama proses kerusuhan. Kemudian, pihak RS memerlukan clearance dari pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui, pihak kepolisian tidak aktif di sana," ucapnya.

Judha menyebut, situasi dan kondisi di Bangladesh belakangan relatif lebih aman. Namun WNI di Bangladesh diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan.

"Namun, kami terus mengimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi demonstrate di sana," jelasnya.

Sebagaimana diketahui DU meninggal dunia karena menghirup terlalu banyak asap usai hotel tempatnya menginap terbakar di tengah kerusuhan. Adapun DU baru tiba pada 1 Agustus 2024 di Bangladesh untuk kunjungan bisnis. 

Bangladesh tengah bergejolak buntut aksi protes besar-besaran yang dilaporkan terjadi secara nasional di negara Asia Selatan tersebut. 

Mahasiswa memprotes sistem pemberlakuan kuota khusus yang mencadangkan sepertiga dari seluruh jabatan pegawai negeri sipil (PNS) bagi anak-anak keluarga veteran perang Kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Aturan ini dinilai mahasiswa sangat diskriminatif.