Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Saat Ratusan Pemulung Se-Jakarta Datangi Sekolah Partai PDIP, Curhat Permasalahan PKH-Kesejahteraan

DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengundang ratusan petugas kebersihan hingga pemulung yang tersebar di Jakarta untuk berdialog

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Saat Ratusan Pemulung Se-Jakarta Datangi Sekolah Partai PDIP, Curhat Permasalahan PKH-Kesejahteraan
Dokumentasi PDI Perjuangan
Memperingati Hari Konservasi Alam, DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengundang ratusan petugas kebersihan hingga pemulung yang tersebar di Jakarta untuk berdialog dan memberikan edukasi soal daur ulang sampah hingga menjaga kesehatan. 

Bahkan, dia menyebut bahwa penghasilannya hanya Rp 500 ribu perbulan. Padahal, dirinya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anak-anaknya bersekolah.

Dia juga curhat kepada Esti dan jajaran PDIP, bahwa dirinya belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anaknya.

“Sebagai tukang sampah, saya menaikan sampah ke mobil, jadi saya begini. Naikin sampah sudah bertahun-tahun, tidak ada gajinya. Saya hanya (mengharapkan pemberian) warga,” ungkap Saidi.




“Saya hanya dari rongsokan doang, sama orang buang sampah ngasih Rp 10 ribu, saya bagi 4. Anak saya sekolah semua, terus belum dapet KIP. Sebulan Rp 500 ribu dari rongsok. Kalau harian buat jajan anak sekolah dapat Rp 30 ribu,” sambung dia.

Saidi juga mengungkapkan, bahwa dirinya tidak lagi mendapatkan Bansos sejak 3 bulan lalu.

“Bansos sekarang saya nggak dapat Bu. Sudah sampai 3 bulanan,” ujarnya.

Mendengar keluhan para pemulung itu, Esti pun meminta kepada jajaran Partai di tingkat DPC PDIP untuk segera melakukan pendapataan.

Baca juga: PDIP Pastikan Visi Misi Calon Kepala Daerah yang Diusung Wajib Sertakan Tugas Pelestarian Lingkungan

BERITA TERKAIT

Dalam momen itu, legislator asal Yogyakarta ini pun mendapat laporan soal masih banyaknya pemulung yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Banyak sekali ya (yang belum dapat PKH), ini PR lagi. Nanti kita berupaya sejauh mana kalau Bapak dan Ibu ada KTP, dan sudah masuk di DTKS, kita akan berproses. Karena menteri kita Bu Risma,” jelas Esti.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas