TRIBUNNEWS.COM - Airlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Sabtu (10/8/2024) dan baru diumumkan secara resmi lewat video, Minggu (11/8/2024) hari ini.

Dalam pidatonya, Airlangga turut menyinggung soal keberhasilan Golkar dalam Pileg 2024 yang mampu meraih 102 kursi DPR dibanding Pemilu 2019 yang hanya mengantongi 85 kursi DPR.

"Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu di dalam Pemilu Legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke," katanya lewat keterangan video.

Airlangga menilai hal tersebut terwujud berkat hasil kerja keras kader Partai Golkar.

"Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama Partai Golkar berhasil melakukan transformasi, menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita," katanya.

Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam membantah keberhasilan Golkar di Pileg 2024 karena murni kerja keras kader dan peran kepemimpinan Airlangga.

Ridwan menegaskan, moncernya Golkar di Pileg 2024 mayoritas karena partai berlambang beringin ini mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

"Itu (bertambahnya kursi Golkar di DPR pada Pileg 2024) bukan hasilnya Airlangga. Efek elektoral dari Prabowo-Gibran, bukan kerja elektoral Partai Golkar," kata Ridwan dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV dikutip pada Minggu (11/8/2024).

"Mesin partai jalan, anggota DPR jalan. Tetapi yang utama itu adalah elektoral dari Prabowo-Gibran, bukan dari kerja partai," sambungnya.

Baca juga: Bahlil Akan Terpilih Jadi Ketum Golkar Gantikan Airlangga, AGK Plt, Kata Politikus Golkar Ini

Ridwan mengatakan, sejak awal dirinya sudah mengkritik cara kerja pengurus Partai Golkar dalam menghadapi Pileg 2024.

Namun, kritik darinya selaku Dewan Pakar Partai Golkar tidak didengar oleh pengurus.

Ridwan membeberkan satu di antara hal yang dikritik dari kepemimpinan Airlangga adalah dinilai tidak menganut manajemen terbuka dalam memimpin Golkar.

"Fraksi Partai Golkar sejak (Airlangga) pertama kali dilantik (sebagai Ketua Umum Golkar) tahun 2019, baru satu kali rapat. Di mana keterbukaannya? Sudah saya ingatkan," kata Ridwan.

"Tapi, dia (menyikapinya) dengan cara Orde Baru, dengan kekuasaan. Nggak bisa. Golkar ini milik rakyat, harus didengar aspirasi," sambungnya.