Kominfo Bantah Kabar Pemerintah Datangkan Pawang Hujan ke IKN untuk Cegah Hujan saat Upacara
Kemenkominfo bantah kabar pemerintah bakal mendatangkan pawang hujan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) saat upacara HUT Ke-79 RI.
Penulis: Rifqah
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Beredar isu bahwa pemerintah bakal mendatangkan pawang hujan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) saat upacara HUT Ke-79 RI nanti.
Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Usman Kansong.
Usman mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar atau berita bohong alias hoaks.
Meskipun, memang diakui Usman, kondisi di IKN dalam beberapa waktu terakhir ini kerap diguyur hujan.
"Ingin kami sampaikan bahwa tidak benar ada perintah kepada satu pawang hujan, katanya begitu dari Banyuwangi ya itu, itu hoaks, ya itu hoaks," ujar Usman dalam Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (10/8/2024).
Mengenai hal tersebut, Usman memastikan bahwa Pemerintah menggunakan pendekatan ilmiah.
Seperti menggunakan rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara dilaksanakan nanti.
Jadi, sekali lagi, Usman menekankan bahwa kabar yang beredar soal mengundang pawang hujan itu tidak benar.
"Jadi kita menggunakan ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk rekayasa cuaca begitu," jelas Usman.
"Jadi tidak benar bahwa ada perintah atau ada permintaan, ada order ya dari PUPR ataupun dari pemerintah kepada si pawang hujan untuk melakukan rekayasa cuaca begitu, itu tidak benar, yang beredar di media sosial," tambahnya lagi.
Sebagai informasi, pemerintah akan mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara HUT Ke-79 RI di lapangan Istana Garuda, IKN.
Baca juga: Pemerintah Bantah Sewa Toyota Alphard untuk Upacara di IKN, Tamu Diangkut Naik Kendaraan Shuttle
Kendati demikian, Usman mengatakan, tidak semua masyarakat lokal dapat ikut karena akan ada seleksi dari Pemerintah Provinsi.
"Memang ada seleksi ya, ada seleksi. Yang menyeleksi nanti pemerintah provinsi untuk undangan baik buat tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat biasa, itu nanti oleh Pemprov dikurasi lah begitu siapa yang bisa ke sana," kata Usman, Sabtu.
Untuk masyarakat lain yang tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti secara langsung, kata Usman, Pemerintah menyediakan acara nonton bareng.