Pengamat Sebut Bahlil Lahadalia Bisa Jadi Ketua Umum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto
Dalam video yang diterima Tribunnews.com, Airlangga mundur dari jabatan orang nomor satu di Golkar per 10 Agustus 2024.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno menyinggung sosok Menteri Investasi/Kapala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut-sebut bisa menggantikan Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.
Namun, kata Adi, hal itu perlu dinamika yang berproses pada Munas Golkar.
"Selama ini nama Bahlil selalu mencuat. Tapi entah ke depan dinamikanya seperti apa," kata Adi kepada Tribunnews.com, Minggu (11/8/2024).
Kendati demikian, menurut Adi, masih ada nama-nama lain yang mencuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Misalnya Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasimita.
"Yang bisa jadi ketum Golkar tentu sosok yang mendapat dukungan mayoritas DPD Golkar. Siapapun itu orangnya," pungkasnya.
Baca juga: Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar, Singgung Pencapaian di Pileg dan Pilpres 2024
Diberitakan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar.
Dalam video yang diterima Tribunnews.com, Airlangga mundur dari jabatan orang nomor satu di Golkar per 10 Agustus 2024.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga, Minggu (11/8/2024).
Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," katanya.
Selanjutnya kata Airlangga, partai akan menyiapkan mekanisme untuk menentukan pimpinan selanjutnya di Golkar. Mekanisme tersebut sesuai dengan AD/ART Golkar.