Airlangga Mundur, PDIP: Ada Indikasi Perubahan Peta Politik Pilkada Lewat Skenario Kekuasaan
Hasto mengungkapkan ada indikasi perubahan peta politik terkait Pilkada serentak 2024 buntut keputusan Airlangga Hartarto mundur.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya indikasi perubahan peta politik terkait Pilkada serentak 2024, buntut keputusan Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Termasuk, soal kerja sama politik antara PDIP dengan Partai Golkar yang bakal mengusung bersama untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten.
Sebab, Hasto menduga ada upaya skenario yang coba dibangun serta dugaan keterlibatan kekuasaan.
"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat Kabupaten/Kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (11/8/2024).
"Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," sambung dia.
Politisi asal Yogyakarta ini juga dimintai tanggapan soal daerah mana saja yang kemungkinan bakal berubah peta politiknya, usai mundurnya Airlangga selain di Banten.
Hasto pun hanya menyebut bahwa daerah-daerah itu yang memiliki jumlah penduduk padat.
Selain itu, dia juga menduga bahwa ada pihak yang berpikir bahwa Pilkada serentak tidak hanya ajang kontestasi kepala daerah 5 tahunan, tetapi untuk membangun kekuasaan bagi kepentingan elektoral Pemilu 2029, mendatang.
Baca juga: Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum, Ace Hasan: Golkar sudah Berpengalaman Hadapi Berbagai Kondisi
Sementara bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, fundamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani.
"Itu fundamental politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029, itu elitis dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," jelasnya.
Sebelumnya Airlangga resmi mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.