Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mundurnya Airlangga Disebut Membuka Jalan bagi Bahlil Ambil Alih Tampuk Kepemimpinan Partai Golkar

Keputusan Airlangga ini memicu spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya dalam memimpin salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

Penulis: Malvyandie Haryadi
zoom-in Mundurnya Airlangga Disebut Membuka Jalan bagi Bahlil Ambil Alih Tampuk Kepemimpinan Partai Golkar
Kolase Tribunnews
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong (kanan) menyatakan bahwa pengunduran diri Airlangga membuka jalan bagi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan Partai Golkar. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar membuat situasi internal partai berlambang pohon beringin menjadi tak menentu menjelang Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024.

Keputusan Airlangga ini memicu spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya dalam memimpin salah satu partai politik terbesar di Indonesia.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menyatakan bahwa pengunduran diri Airlangga membuka jalan bagi Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan Partai Golkar.

"Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar membuka peluang bagi Bahlil Lahadalia untuk menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar," ujar Anthony.

Anthony menilai Bahlil sebagai sosok yang cocok untuk meneruskan kepemimpinan Airlangga di DPP Golkar.

"Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai Ketua Umum DPP Golkar karena segudang pengalamannya di organisasi dan Golkar. Secara AD/ART juga memenuhi syarat, ditambah lagi Bahlil termasuk golongan politisi muda. Jadi, sudah waktunya Bahlil Lahadalia memimpin Partai Golkar," jelas Anthony.

Lebih lanjut, Anthony menambahkan bahwa salah satu syarat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar untuk menjadi Ketua Umum adalah harus memiliki pengalaman aktif di dalam partai serta memegang posisi pimpinan selama minimal lima tahun.

BERITA TERKAIT

"Bahlil telah menjadi anggota Partai Golkar sejak tahun 2001 dan bahkan hingga 2014 berada di struktural Partai Golkar, jadi ia memenuhi syarat untuk menjadi Calon Ketua Umum Golkar," tegasnya.

Anthony juga menyinggung sejumlah jabatan yang pernah diemban Bahlil di Partai "Pohon Beringin" tersebut.

Pertama yang Bahlil emban adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Papua, yang di mana saat itu AMPG pertama kali dibentuk di bawah kepemimpinan Ketum DPP Golkar Akbar Tandjung.

Sedangkan Ketua Umum AMPG Pusat saat itu Rambe Kamarul Zaman, dan Ketua AMPG Papua Marthen R Marey.

Kemudian, sambungnya, Bahlil pernah menjabat Bendahara Golkar Papua saat Alm Habel Melkias Suwae menjadi Ketua DPD Golkar Papua.

"Pada 2012, Bahlil dan tim sukses almarhum Habel Melkias Suwae berkampanye di pegunungan di Papua. Namun, mereka dikepung oleh massa dan terancam dibunuh oleh massa yang sudah emosional dan beringas dari kubu lain. Disana Bahlil hampir terbunuh demi Partai Golkar di Papua. Beruntung, ia diselamatkan Kapolda Papua Tito Karnavian," katanya.

Ia menambahkan, Bahlil merupakan figur yang dapat diterima baik oleh Presiden Joko Widodo maupun oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dianggap penting untuk keberlanjutan pemerintahan baru ke depan.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas