TRIBUNNEWS.COM, PENANJAM  - Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Saat sesi tanya jawab, Pj Gubernur Akmal Malik mengajukan pertanyaan dan usulan kepada Presiden Joko Widodo.

Akmal mengusulkan dilakukan rapat koordinasi (rakor) semua kementerian di IKN setiap minggu.

Jadi, jika saat ini terdapat 34 kementerian di pusat, maka dalam satu tahun akan ada 34 kali rakor di IKN.

Rakor mengundang para kepala dinas dan pejabat instansi terkait dari seluruh Indonesia.

Mendengar itu, Presiden Jokowi pun tersenyum dan menyebutnya sebagai gagasan yang cerdas.

Baca juga: PLN Operasikan 18 SPKLU untuk Kendaraan Listrik di IKN

"Itu gagasan bagus," kata Presiden Jokowi.

Bila rencana ini bisa diwujudkan, maka setidaknya Kaltim akan mendapat banyak keuntungan.

Sebagian tamu akan bermalam di Samarinda atau Balikpapan. '

Mereka juga akan menggunakan jasa transportasi dan membeli oleh-oleh khas Kaltim sehingga =UMKM pun akan ikut terdampak.

Presiden Jokowi lantas mengatakan sangat layak ekonomi Kaltim tumbuh 7,2 persen, sebab selain suntikan APBN melalui pembangunan IKN, mereka juga memiliki Pj Gubernur yang menurutnya sangat piawai mengundang uang datang ke daerah ini.

Usai pertemuan Pj Gubernur Akmal Malik mengaku sangat gembira karena Presiden Jokowi sangat mendukung ide yang ia kemukakan.

Tapi bagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, terpenting lagi adalah menunaikan seluruh arahan Presiden Jokowi dari pertemuan tersebut.

Akmal menguraikan pesan pertama Presiden Jokowi agar para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mampu menyinkronkan seluruh kegiatan pusat di daerah.

"Selain itu, memastikan kabupaten dan kota fokus pada program unggulan/prioritas mereka," ungkap Akmal.

Sebagai pemerintah pusat di daerah, para gubernur juga harus mampu mendorong agar semua daerah memiliki spesifikasi terkait rencana masa depan mereka.

Presiden kata Akmal, sangat berharap terbangun kolaborasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah dalam menentukan program prioritas pembangunan ke depan.

Baca juga: Usai Sidang Kabinet di IKN, Menpora Dito dan Erick Thohir Tinjau Training Center PSSI

"Para gubernur diharapkan mampu menjadi orkestrator pembangunan di daerah," lanjut Akmal.

Sebagai informasi, sebelum rapat khusus dengan para gubernur, bertempat di Istana Negara IKN, Presiden Jokowi juga mengundang seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia.

Mereka dikumpulkan bersama para gubernur.

"Itulah tadi, mengapa para gubernur dan wali kota/bupati disatukan. Sebagai wakil pusat di daerah, gubernur harus memastikan semua program daerah itu sinkron," tutup Akmal.

Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah mendukung sukses pelaksanaan PON di Sumatera Utara dan Aceh.

Rapat bersama para gubernur ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal dihadapan ratusan kepala daerah. Termasuk diantaranya pentingnya penyediaan transportasi massal yang efektif, pengendalian inflasi, serta alokasi anggaran yang tepat.

Juga pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Seperti dilansir dari Tribun Kaltim, Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi tantangan tersebut.

"Transportasi massal adalah kunci untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Presiden Jokowi berharap para kepala daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar dan aman.

"Keberhasilan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama, untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia," tukasnya.

Dikuti sebanyak 517 kepala daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan total jumlah kepala daerah di Indonesia mencapai 552 orang.

Dari jumlah tersebut, terdiri dari 38 gubernur, 98 Walikota, dan 416 bupati. 

"Dari total tersebut, ada 279 kepala daerah definitif, baik hasil dari Pilkada 2020 maupun yang tidak melaksanakan Pilkada seperti Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur serta Walikota di Jakarta," jelas Tito Karnavian dihadapan para kepala daerah di Istana Negara IKN pada Selasa (13/8/2024).

Selain itu, terdapat 273 bupati dan Walikota yang berstatus Penjabat.

"Gubernur ada 10 yang definitif dan 28 Pj," tambahnya.

Baca juga: Biaya HUT ke-79 RI di IKN Dituding Mahal, Istana: Jangan Dibandingkan

Namun demikian, dia menyayangkan dari 552 kepala daerah, hanya sebanyak 517 hadir dalam acara tersebut.

Ada 35 kepala daerah yang tidak dapat hadir karena berbagai alasan, seperti sakit atau mengikuti Rapat Paripurna DPRD di daerah masing-masing.

"Gubernur Kalimantan Selatan absen karena sakit, dan ada yang tidak hadir karena ibundanya sakit, yakni Gubernur Sumatra Barat," ungkap Tito.

Alasan ketidakhadiran lainnya kaya dia termasuk kesulitan mendapatkan transportasi ke IKN.

"Ada yang tidak bisa datang karena rebutan tiket pesawat ke Balikpapan," jelasnya.

Tito juga melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa para gubernur telah tiba di IKN sejak Senin malam dan menginap di Hotel Nusantara IKN, sementara seluruh bupati dan Walikota menginap di Balikpapan.

"Mereka berangkat dari jam 6 pagi menuju IKN. Transportasi telah kami siapkan," imbuh Tito. (TribunKaltim/Zainul/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul 35 Kepala Daerah Mangkir saat Presiden Jokowi Berikan Arahan di Istana Presiden di IKN