"Kenapa enggak boleh ketemu Kapolri. Kapolrinya mau enggak ketemu saya, sampai hari ini enggak ada surat, 'Ibu Mega yang terhormat gitu, ayo kita ngobrol.' Memangnya saya mau ditangkep kalau ketemu Kapolri?" tegas Megawati.

Megawati 2 Kali Senggol Kapolri dalam Sepekan, Haidar Alwi: Diduga Ada Upaya Intimidasi

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menduga Megawati Soekarnoputri berupaya untuk mengintimidasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penilaian itu, disampaikan R Haidar Alwi merespons dua pidato Megawati dalam kurun waktu sepekan.

"Dua pidato yang menyenggol Kapolri dalam waktu sepekan saya rasa bukan kebetulan tapi patut diduga sebuah bentuk intimidasi terhadap Kapolri," kata R Haidar Alwi, Rabu (7/8/2024), dilansir WartakotaLive.com.

Menurut R Haidar Alwi, pidato pertama adalah ketika Megawati menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Melalui pidatonya, Megawati menyebut, penguasa tengah mengincar orang-orang dekatnya untuk dikriminalisasi, termasuk Hasto Kristiyanto yang terseret kasus Harun Masiku di KPK.

Jika Hasto ditangkap, Megawati akan mendatangi Kapolri.

Baca juga: Sekjen F-PDR: Saat Ini Momentum Emas Megawati Jadi Tokoh Pemersatu Bangsa Melawan Kezaliman

Kemudian, pidato ke-dua adalah saat Megawati menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada para gubernur di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024).

Dalam pidatonya, Megawati kembali menegaskan akan mendatangi Kapolri.

"Sebagai salah satu tokoh bangsa, kritik dan masukan dari Megawati tentu dibutuhkan. Tapi ketika bernada gertakan atau ancaman apalagi diucapkan berkali-kali dalam waktu berdekatan, itu sepertinya bentuk intimidasi," kata R Haidar Alwi.

R Haidar Alwi menilai, pernyataan Megawati berkaitan dengan dua hal.

Pertama, terkait dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat di Pilpres 2024 yang ternyata tidak terbukti di MK dan dalam rangka menghadapi Pilkada serentak November mendatang.

Ke-dua, terkait kasus hukum yang melibatkan kader-kader PDI Perjuangan, termasuk Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku yang ditangani KPK.

Baca juga: Megawati Instruksikan Kader PDIP Bangun Ikatan Dengan Rakyat Jelang Pilkada 2024

"Dugaan kecurangan TSM melibatkan aparat itu kan tidak terbukti di MK. Sedangkan kasus Hasto ditangani KPK, bukan Polri. Penyidik KPK tidak hanya dari Polri. Ada dari internal KPK, Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya. Tapi yang disenggol kenapa hanya Kapolri? Ini kan tendensius sekali," jelas R Haidar Alwi.