TRIBUNNEWS.COM - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menyatakan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri diperbolehkan memakai jilbab saat bertugas pada Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Heru Budi setelah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai sejumlah kritik tajam setelah belasan Paskibraka lepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8/2024).

"Adik-adik putri (Paskibraka) harus (menggunakan jilbab) sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab, ya tetap digunakan," kata Heru di Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/7/2024), dikutip dari Kompas.

Budi menyebut, pada agenda gladi bersih pada Rabu pagi, Paskibraka putri tetap menggunakan jilbab.

"Kalau saat pengukuhan (diminta lepas jilbab) saya enggak tahu."

"Tapi tadi pagi saya dari IKN persiapan gladi bersih yang putri menggunakan jilbab," kata dia.

Heru kembali menekankan Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab sesuai identitas mereka saat mendaftar.

"Jadi kan mereka masuk istana mereka sudah seperti itu. Perintah kami adalah meminta seluruh adik-adik putri memang menggunakan jilbab," ujarnya.

Tuai Polemik

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tingkat nasional 2024 lepas jilbab saat pengukuhan di IKN, Selasa (13/8/2024).

Hal tersebut kemudian menimbulkan banyak protes hingga BPIP didesak memberikan klarifikasi.

Baca juga: Pelajar Islam Indonesia Kecam Kebijakan Paskibraka 2024 Wajib Copot Jilbab: Diskrikiminatif

Adapun, BPIP menjadi penanggung jawab Paskibraka Nasional sejak 2022 lalu.

Sementara itu, tahun-tahun sebelumnya, penanggung jawab Paskibraka adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Merespons polemik tersebut, BPIB pun menjelaskan, tidak ada pemaksaan terhadap para Paskibraka Nasional untuk melepaskan jilbab saat pengukuhan.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan, penampilan Paskibraka putri itu merupakan bentuk kesukarelaan mereka dalam mematuhi peraturan yang ada.