Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 5,4 persen.

Hal ini berbeda dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 5,2 persen dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025.

"Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya, target pertumbuhan 5,4 persen merupakan moderat dan menjadi modal untuk mengembalikan angka pertumbuhan tinggi seperti masa lalu, yakni 6-7 persen seperti yang diharapkan Prabowo.

"Namun, sejak krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi kita tertahan di 5 persenan hingga kini," ujar Said.

Dia menjelaskan, nilai tukar (kurs) rupiah bisa dipatok lebih rendah apabila The Fed menurunkan suku bunga.

Said berharap bauran kebijakan pembayaran valas juga bisa lebih beragam agar ketergantungan terhadap USD bisa dikurangi.

"Dengan demikian, kurs bisa lebih rendah di level Rp 15.900- 16.000/USD. Demikian halnya dengan suku bunga SBN bisa kita dorong lebih rendah, sebab kita sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi dan tertinggi di ASEAN. Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen," ucapnya.

Dari sisi kebijakan fiskal, dia mendorong ke depan pemerintah lebih fokus pada program-program yang lebih urgent di tengah kondisi fiskal terbatas. .

Said menyebut beberapa agenda strategis yang perlu ditopang kebijakan fiskal tahun 2025 seperti kemandirian pangan, kemandirian energi, peningkatan SDM, serta infrastruktur.

Menurutnya, Indonesia perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras.

Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam, di antaranya umbi, sagu, dan sorgum.

"Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," tegas Said.

Sementara untuk energi, Said mendorong transformasi energi bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus di geser ke listrik

"Sebab kita memiliki produksi listrik yang besar, dan di topang oleh suplai batubara yang memadai. Namun, kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU," ucapnya.

Untuk SDM, dia menekankan pentingnya afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM sebagai daya saing utama harusnya jadi perhatian utama ke depan.

Said juga meminta agar kebijakan fiskal harus mendorong penguatan program infrastruktur, terutama yang menopang program-program tersebut.

"Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban mandatori, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," imbuhnya.