Diskusi 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Mahasiswa Singgung Indeks Demokrasi dan Partai Politik
Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Indonesia menggelar diskusi publik mengangkat tema 'Evaluasi 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi'.
Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Indonesia menggelar diskusi publik mengangkat tema 'Evaluasi 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi' di Jalan Diponegoro Nomor 72 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Diskusi menghadirkan para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi. Di antaranya Donny Manurung (aktivis GMKI), Herianto (BEM SI), Maria Ega Lein (Ketua PMKRI Jakpus), Yukenriusman Hulu (aktivis UKI) dan Sharir Core Bima (BEM FH UBK).
Kemudian Shandi Marthapradja (aktivis Universitas Muhammadiyah Tangerang) serta Deodatus Sunda Se (Ketua GMNI Jaksel).
Yuken, seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Yuken menilai demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Karena itu dia menilai mahasiswa sudah waktunya kembali berjuang menyuarakan kebenaran. Karena institusi pemerintahan belakangan juga dilemahkan oleh segelintir oknum.
Hal senada dikemukakan Dony dari GMKI. Dia menilai sepuluh tahun Pemerintahan Jokowi hukum terkesan memuluskan para penguasa.
"Sepuluh tahun ini hukum terkesan dijadikan alat untuk memuluskan para penguasa," katanya.
Sementara itu, Ega menilai selama sepuluh tahun ini rakyat Indonesia terkesan kena prank. Pencitraan yang dibangun di awal pemerintahan, pemimpin harus hidup merakyat, tetapi berkebalikan di ujung pemerintahannya.
"Bisa kita lihat mungkin sampai di tahap yang soal Pemilu bagaimana harus loloskan anaknya sampai jadi wakil presiden, lalu kemudian hari ini juga ada pengubahan umur, itu kan bagaimana caranya beliau ciptakan nepotisme-nepotisme yang ada di Indonesia pada hari ini," kata Ega.
Sementara itu Koordinator Pusat BEM SI Herianto meyakini kebenaran akan kembali berdiri tegak. Karena mahasiswa tidak akan berhenti menyuarakannya.
"Ketika diredupkan akan terjadi pemantik. Ada momen mahasiswa dipersatukan. Makin ditekan, maka akan makin melawan," katanya.
Sharir dari BEM FH UBK menyoroti penyelesaian permasalahan HAM di era Pemerintahan Jokowi. Dia menilai bukannya diselesaikan, pemerintah malah menambah masalah.
"Persoalan HAM masa lalu bukannya diselesaikan, malah tambah masalah. Indeks Demokrasi kini menurun, demokrasi tidak sehat, partai politik disandera," katanya.
Sementara itu Shandi menilai nilai-nilai reformasi belakangan ini sudah dirusak. Karena itu menghadapinya tidak cukup hanya dengan diskusi.
Baca juga: Momen Menarik Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi: Minta Maaf 4 Kali, Titipkan Indonesia ke Prabowo
"Cuma ada satu kata, lawan. Kami mahasiswa siap evaluasi," katanya.